Teori Modal Sosial - Networking, Penting?

Kalian mungkin pernah mendengar tentang ilmu sosiologi, yaitu ilmu yang mempelajari perilaku individu, baik antar individu, kelompok, atau lembaga. Nah, biasanya ilmu sosiologi dan ekonomi ini seringkali dianggap bertentangan. Misalnya, dalam mengidentifikasi persoalan tentang pembangunan, pendekatan ilmu ekonomi (baik klasik/neoklasik) menganggap bahwa kelembagaan informal tidak memiliki pengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Sebaliknya, ilmu sosiologi menentang asumsi rasionalitas material sebagai desain pembangunan.

Tapi, lama-kelamaan jarak itu semakin kabur, kesenjangan itu semakin dekat, salah satunya karena dijembatani oleh adanya teori modal sosial.

📜Akar dan Definisi Modal Sosial

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Pierre Bourdieu yang dipublikasikan dalam bahasa Prancis pada tahun 1970-an dan kurang mendapat perhatian dari para ahli, tetapi setelah James S. Coleman mempublikasikan topik yang sama pada tahun 1993, barulah para intelektual mulai menaruh perhatian pada topik ini.

Kenapa topik ini mendapatkan begitu banyak perhatian? Hal ini karena cakupan dan relevansi topik modal sosial ini sangat kasat mata. Berbeda dengan dua modal yang lebih dulu populer, yaitu modal ekonomi (capital) dan modal manusia (human capital), modal sosial baru bisa terjadi apabila ia berinteraksi dengan struktur sosial. Pada modal ekonomi, kita dapat melakukan aktivitas ekonomi tanpa harus terpengaruh dengan struktur sosial, begitu juga dengan modal manusia.

Menurut James S. Coleman sendiri, modal sosial bukanlah sebuah entitas tunggal, tetapi majemuk yang mengandung dua elemen:

• Modal sosial mencakup beberapa aspek dari struktur sosial
• Modal sosial memfasilitasi tindakan tertentu dari para aktornya di dalam struktur tersebut

Banyak intelektual yang mencoba mengartikan teori modal sosial ini, tetapi definisi tersebut akhirnya disatukan dalam tiga konsep besar, yaitu:

• Coleman: fokus melihat modal sosial sebagai struktur hubungan sosial, khususnya peran modal dalam mengakuisisi modal manusia
• Bourdieu: lebih peduli pada kemampuan modal sosial dalam menghasilkan sumber daya ekonomi
• Putnam: menekankan hubungan kerja sama yang memapankan demokrasi melalui keanggotaan kelompok sipil

Melalui serangkaian pengertian tersebut, terdapat sebuah aforisme (pernyataan singkat) terkenal yang menyatakan bahwa "It's not what you know, it's who you know that matters" Dengan adanya dasar tersebut, modal sosial bisa merujuk pada norma atau jaringan yang memungkinkan orang untuk melakukan tindakan kolektif.

Kemudian, apa saja bentuk-bentuk dari modal sosial? Coleman menyebutkan setidaknya terdapat tiga bentuk dari modal sosial:

• Struktur kewajiban (obligations), ekspektasi, dan kepercayaan
  Nah, dalam konteks ini, bentuk modal sosial tergantung dari dua elemen kunci, yaitu kepercayaan dari lingkungan sosial dan perluasan aktual dari kewajiban yang sudah dipenuhi. Dari perspektif ini, dapat disimpulkan bahwa individu yang tinggal dalam struktur sosial dengan tingkat kepercayaan tinggi memiliki modal sosial yang lebih baik.
  Dalam modal sosial yang bertumpu pada kepercayaan dan ekspektasi, seseorang yang dianggap jujur dan reputasinya bagus akan lebih mudah mendapatkan penghargaan daripada individu yang tidak memiliki kredibilitas. Modal sosial dalam bentuk inilah yang dapat ditransformasikan menjadi keunggulan untuk mendapatkan benefit ekonomi.

• Jaringan informasi
  Informasi sangat penting karena kita bertindak sesuai dengan informasi yang kita miliki. Tetapi, ingat bahwa informasi mahal harganya. Individu yang memiliki jaringan yang lebih luas akan lebih mudah (dan murah tentunya) untuk mendapatkan informasi (modal sosialnya tinggi). Implikasinya, keputusan yang dilakukan bisa diambil secara tepat dan cepat sehingga menghasilkan keuntungan.

• Norma dan sanksi yang efektif
  Norma dalam sebuah komunitas yang mendukung individu untuk mendapatkan prestasi tentu saja merupakan salah satu modal sosial yang penting. Norma lebih berorientasi untuk menyiapkan kerangka budaya yang memberi arahan dan keamanan bagi kehidupan yang lebih baik. Contohnya, norma yang mengucilkan orang yang suka bermalas-malasan akan mendorong komunitas di mana norma tersebut diterapkan untuk menjadi lebih rajin.

Menurut Lina dan Von Bern, modal sosial juga memberikan sumbangan positif dan dapat memperkuat kinerja organisasi. Dengan kata lain, modal sosial dapat menjadi aset bagi suatu organisasi maupun anggotanya. Lebih spesifiknya lagi, modal sosial dapat:

• Memengaruhi kesuksesan pekerjaan/profesional
• Membantu pekerja menemukan pekerjaan dan menciptakan portofolio pekerja yang lebih baik di organisasi
• Memfasilitasi pertukaran sumber daya antarunit
• Memotivasi pembaruan/kebaruan, penciptaan modal intelektual, dan efisiensi multifungsi kelompok
• Mengurangi perubahan pekerjaan karyawan
• Memperkuat hubungan dengan pemasok, jaringan produksi regional, dan pembelajaran organisasi

Melalui uraian diatas, secara umum teori modal sosial ini dapat didekati melalui dua perspektif, yaitu:

• Perspektif pelaku (Bourdieu): melihat modal sosial berisi sumber daya dimana pelaku individu dapat menggunakannya karena kepemilikannya terhadap jaringan secara eksklusif.
• Perspektif masyarakat (Putnam): melihat modal sosial sebagai barang publik yang diatur oleh organisasi dan jaringan horizontal yang eksis dalam masyarakat.

Coleman sendiri melihat dari dua sudut pandang sekaligus, tetapi dengan cakupan yang lebih luas mengenai bentuk modal sosial, termasuk ekspektasi, norma, dan sanksi.

📜Modal Sosial: Empat Perspektif

Mengapa sumber daya yang melekat dalam jaringan sosial dapat memperkuat pencapaian sebuah tindakan? Untuk menjawab pertanyaan ini, terdapat empat argumen:

• Aliran informasi. Dalam pasar yang tidak sempurna, ikatan sosial dalam posisi strategis dapat menyediakan individu dengan informasi yang berguna. Dengan adanya informasi yang berguna ini, berarti individu tersebut dapat mengurangi biaya transaksi untuk melakukan tindakan ekonomi.
• Ikatan sosial bisa memengaruhi pelaku. Contohnnya seperti supervisor organisasi yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan.
• Ikatan sosial mungkin diberikan oleh organisasi atau pelakunya sebagai sertifikasi kepercayaan sosial individu, yakni sesuatu yang merefleksikan aksesibilitas individu terhadap sumber daya lewat jaringan dan relasi yang dimiliki.
• Hubungan sosial diekspektasikan dapat memperkuat kembali identitas dan pengakuan. Penguatan kembali sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan mental dan pembagian sumber daya.

Konsep modal sosial ini tidak dipakai secara tunggal, tetapi memiliki dimensi yang multispektrum. Hingga saat ini terdapat empat cara pandang terhadap modal sosial, diantaranya adalah:

1. Pandangan Komunitarian
   Pandangan ini menyamakan modal sosial dengan organisasi lokal, seperti klub, asosiasi, dan kelompok sipil. Komunitarian melihat jumlah dan keeratan kelompok dalam sebuah komunitas merupakan sesuatu yang baik dan bernilai positif bagi kesejahteraan komunitas.
2. Pandangan Jejaring (network)
   Pandangan ini menekankan pentingnya asosiasi vertikal dan horizontal diantara orang-orang yang dan relasinya dengan organisasi lain. Jejaring modal sosial sebagai ikatan karena kekuatan hubungan di dalam sebuah komunitas bisa memberikan sebuah identitas dan tujuan bersama.
3. Pandangan Kelembagaan
   Pandangan ini menganggap bahwa vitalitas jaringan komunitas dan masyarakat sipil merupakan produk dari sistem politik, hukum, dan lingkungan kelembagaan.
4. Pandangan Sinergi
   Pandangan ini berupaya mengintegrasikan konsep jejaring dan kelembagaan. Sinergi antara pemerintah dan warga negara didasarkan atas prinsip komplementer (hubungan saling menguntungkan) dan kelekatan (sifat dan luas ikatan yang dapat menghubungkan warga negara dengan pejabat publik).

📜 Modal Sosial: Implikasi Negatif

Meskipun konsep modal sosial ini telah diakui eksistensinya dan relevansinya dalam dataran teoritis maupun empiris, namun masih banyak ketidaksepakatan menyangkut beberapa hal mendasar sehingga menimbulkan kontroversi yang tak berujung. Setidaknya, kontroversi menyangkut konsep modal sosial ini bisa dibagi dalam empat isu yang ditunjukkan oleh tabel di bawah ini:

Isu	Isi	Masalah
Aset kolektif atau individu? (Coleman, Putnam)	Modal social sebagai asset kolektif	Membaur (confounding) dengan norma dan kepercayaan
Closure atau jaringan terbuka? (Bourdieu, Coleman, Putnam)	Kelompok harus tertutup dan rekat (dense)	Visi kelas masyarakat dan ketiadaan mobilitas
Fungsional (Coleman)	Modal social diindikasikan oleh efeknya terhadap tindakan tertentu (particular)	Tautologi (sebab ditentukan oleh efek yang dihasilkan)
Kontroversi mengenai pengukuran (Coleman)	Tidak bisa dikuantifikasi	Heuristik, tidak dapat disalahkan (not falsifiable)

Di luar kontroversi di atas, bahasan mengenai konsep ini selama ini didominasi oleh cara pandang yang terlalu positif. Artinya, menempatkan modal sosial sebagai variabel yang dapat memberikan manfaat bagi kepentingan bersama. Padahal, modal sosial yang bertumpu pada interaksi antar manusia dalam struktur sosial yang inheren di dalamnya, bisa saja menimbulkan implikasi negatif, misalnya bagi alokasi kegiatan ekonomi.Setidaknya, terdapat empat konsekuensi negatif dari modal sosial:

• Ikatan sosial yang terlalu kuat cenderung akan mengabaikan atau membatasi akses pihak luar memeroleh peluang yang sama dalam melakukan kegiatan ekonomi, misalnya untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan, secara lebih jauh ikatan sosial dapat menjadi sumber diskriminasi laten yang merusak iklim persaingan sehat.
• Sangat mungkin terjadi dalam sebuah kelompok terdapat beberapa individu yang berpotensi mengganjal individu lainnya karena kepemilikan akses, misalnya informasi yang lebih besar. Atau, kelompok yang berupaya menghalangi anggotanya mengembangkan bisnisnya karena akan mengganggu kepentingan kelompok tersebut.
• selalu ada sebuah pilihan atas sebuah dilema antara solidaritas bersama dan kebebasan individu. Dalam sebuah komunitas yang memiliki norma yang kuat, kontrol sosial umumnya represif, sehingga berpotensi menghalangi kebebasan personal tiap anggotanya. Norma yang sangat kuat bisa memungkinkan setiap anggota kelompok saling mengawasi sehingga tidak ada celah bagi individu untuk berbuat menyimpang.
• Sering terjadi sebuah situasi dimana solidaritas kelompok dibangun berdasarkan pengalaman bersama untuk melawan masyarakat yang mendominasi. Dalam posisi ini, sebuah kelompok masyarakat, atas nama norma, dapat menentukan hidup-matinya individu atau kelompok lainnya. Hasilnya, ruang lingkup norma menyempit, yang seharusnya norma bisa melindungi anggotanya dari praktik penindasan tapi nyatanya tidak.

📜 Modal Sosial dan Pembangunan Ekonomi

Dalam konteks ilmu ekonomi, tentu saja modal sosial ini kerap dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. Jadi, meskipun modal sosial ini lahir dari ranah sosiologi, begitu sampai dalam kupasan bidang ilmu ekonomi, dianggap sebagai bagian dari bentuk modal yang diharapkan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sebelum mengupas hubungan antara modal sosial dan pembangunan ekonomi, terlebih dulu akan dipaparkan perbedaan antara pertukaran ekonomi dan pertukaran sosial, yang akan dijelaskan melalui tabel di bawah ini:

Elemen	Pertukaran Ekonomi	Pertukaran Sosial
Fokus pertukaran	Transaksi	Hubungan (relationship)
Kegunaan (optimisasi)	Laba relative terhadap biaya dalam transaksi (transaction at a cost)	Laba relative terhadap biaya dalam hubungan (relationship at a cost)
Pilihan rasional	Relasi alternative Biaya transaksional dan reduksi	Transaksi alternative Biaya hubungan/relasional dan reduksi
Bentuk pembayaran (episodic payoff)	Uang (kredit ekonomi, utang ekonomi)	Pengakuan/recognition (kredit social, utang sosial)
Penghargaan umum (generalized payoff)	Kesejahteraan (status ekonomi)	Reputasi (status sosial)
Penjelasan logika (explanatory logic)	Hukum alam (law of nature) Daya tahan pelaku Optimisasi laba	Hukum manusia (human nature) Daya tahan kelompok Minimalisasi kerugian

Dalam perspektif rasionalitas transaksional, yang digunakan untuk melakukan analisis pertukaran sumber daya ekonomi, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan modal ekonomidan kepentingan dalam aspek transaksional pertukaran yang dimediasi oleh harga dan uang. Kegunaan pertukaran adalah untuk mengoptimalisasi keuntungan transaksional, sedangkan pilihan rasional didasarkan pada analisis hubungan alternatif yang memproduksi beragam keuntungan dan biaya transaksional.

Rasionalitas relasional sebaiknya diimplikasikan dalam pertukaran sosial, dengan berfokus pada aspek relasional dari pertukaran, biasanya diperantarai oleh pengakuan. Motivasi melakukannya adalah untuk mendapatkan reputasi lewat pengakuan dalam kelompok, sementara kegunaan pertukaran adalah untuk mengoptimasi keuntungan.

Modal sosial ternyata bisa menjadi alternatif untuk mengalokasikan kegiatan ekonomi secara efisien bila pasar tidak sanggup mengerjakannya. Misalnya dalam kasus barang publik, pemindahan produksi dan pengelolaan barang dan jasa publik kepada individu akan meningkatkan tanggung jawab dan keeratan komunitas sehingga efisiensi atas produk barang publik tersebut dapat dicapai, seperti keberhasilannya untuk meminimalisasi free rider.

Hubungan lain antara modal sosial dan pembangunan ekonomi juga adalah melalui adanya kerja sama. Kerja sama membutuhkan kepercayaan dalam tiap anggotanya (dimana dalam ekonomi modern kepercayaan ini bisa berupa kontrak yang telah disepakati antar pihak). Masyarakat yang memiliki kepercayaan tinggi akan sanggup melakukan kerja sama sampai level organisasi yang besar.

Read More

Asty Annisawati

Share Tweet Pin It +1

0 Comments

Teori Hak Kepemilikan - Milikku vs Milik Kita Semua

Minggu ini aku akan membahas sedikit mengenai Teori Hak Kepemilikan. Mungkin ada yang sudah pernah membaca mengenai hal ini? Kalau belum, langsung saja kita mulai pembahasan kali ini yaa~

Pengertian mengenai teori hak kepemilikan ini berbeda antara para penganut ekonomi kapitalis dan sosialis. Menurut para kapitalis, hak kepemilikan individu (private property right) yang harus dijaga, tapi menurut para sosialis, hak kepemilikan negara (state property right) yang harus dijaga.

Eksistensi hak kepemilikan ini memiliki dua pendekatan, yaitu teori kepemilikan individu dan sosial. Teori kepemilikan individu merupakan representasi dari doktrin hak-hak alamiah yang juga mengarah pada pandangan individualistik. Sementara teori sosial berargumentasi bahwa masyarakat menyediakan mekanisme perbaikan bagi keterbatasan alamiah yang inheren dalam diri manusia.

Menurut Tietenberg, hak kepemilikan dapat diidentifikasi ke dalam empat macam karakteristik, yaitu:

1. Universalitas: Seluruh sumber daya dimiliki secara privat dan seluruh jatah dispesifikasi secara lengkap.
   
2. Eksklusivitas: hasil dari kepemilikan berupa seluruh keuntungan dan biaya. Pemanfaatan sumber daya harusnya jatuh ke tangan pemilik.
   
3. Transferabilitas: seluruh hak kepemilikan harusnya dapat dipindahkan dari satu pemilik ke pemilik lain melalui pertukaran sukarela.
   
4. Enforsibilitas: hak kepemilikan harusnya dijamin dari segala bentuk pelanggaran dari pihak lain.

Menurut Swallot/Bromley (1995) terdapat empat tipe hak kepemilikan, yaitu:

1. Rezim kepemilikan individu: hak kepemilikan dan aturan yang ditetapkan oleh individu sebagai pemiliknya
   
2. Rezim kepemilikan bersama: hak kepemilikan dan aturan yang ditetapkan oleh komunitas
   
3. Rezim kepemilikan negara: hak kepemilikan dan aturan yang ditetapkan oleh negara
   
4. Rezim akses terbuka: hak kepemilikan danaturan yang tidak ditetapkan oleh siapapun

Nah, apabila hak kepemilikan ini dihubungkan dengan rezim sistem ekonomi, terdapat tiga kelompok besar, diantaranya yaitu:

1. Rezim sistem ekonomi kapitalis: Seluruh kepemilikan dimiliki oleh sektor swasta. Hak kepemilikan yang dimediasi oleh mekanisme pasar diyakini akan menghasilkan pencapaian ekonomi yang efisien karena setiap pemilik hak kepemilikan dijamin kepastian untuk mendapatkan insentif ekonomi atas aktivitas yang dilakukan.
   
2. Rezim sistem ekonomi sosialis: Seluruh kepemilikan berada di tangan negara. Negara berhak untuk memiliki dan mengelola seluruh sumber daya ekonomi yang tersedia. Sehingga pemerataan ekonomi akan lebih mudah diwujudkan daripada juka hak kepemilikan dipegang oleh swasta.
   
3. Rezim sistem ekonomi campuran: sistem ini menggabungkan kedua sistem yang telah disebutkan sebelumnya. Negara diberikan ruang untuk mengelola hak kepemilikan yang strategis sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai tanpa harus mengorbankan tujuan pemerataan pembangunan.

Eksternalitas telah menjadi masalah umum yang sering kali diperdebatkan. Di sisi lain, ekonomi neoklasik mengabaikan adanya eksternalitas dan tidak memberikan solusi untuk menyelesaikannya. Menurut Coase, eksternalitas dapat diinternalisasikan dalam kegiatan ekonomi apabila hak kepemilikan telah dikelola dengan baik. Jika hak kepemilikan telah diatur dengan baik, maka intervensi pemerintah tidak dibutuhkan lagi.

Menurut Milis, terdapat tiga peran yang dapat dilakukan oleh negara untuk mengatasi masalah eksternalitas, yaitu:

1. Pembagian otoritas dan tanggung jawab antara pemerintah lokal, pemerintah pusat, dan badan pemerintah yang bisa menghambat terjadinya penyimpangan program.
   
2. Keengganan umum untuk menggunakan kekuatan pasar dalam menyelesaikan masalah eksternalitas.
   
3. Ketidakmauan untuk mempertimbangkan tingkat optimal dari kerusakan lingkungan menyebabkan eksternalitas hanya bisa diatasi melalui pengeluaran sumber daya masyarakat.

Dalam pendekatan ekonomi kelembagaan yang saat ini kita pelajari, efisiensi dapat dicapai melalui dua cara, yaitu pendekatan statis dan pendekatan dinamis. Menurut pendekatan statis, efisiensi ekonomi dapat dicapai melalui spesialisasi tenaga kerja, dengan asumsi setiap tenaga kerja hanya mengerjakan satu kegiatan kecil sehingga mudah dikuasai dan akhirnya meningkatkan produktivitas. Sementara menurut pendekatan dinamis, efisiensi ekonomi dapat dicapai melalui meningkatkan kapasitas dan inovasi teknologi sehingga produktivitas meningkat. Umunya, pendekatan dinamis banyak diadopsi di negara maju, sementara pendekatan statis banyak dipakai di negara berkembang.

Ternyata cukup singkat ya materi minggu ini, sampai jumpa di posting berikutnya minggu depan, ya! Selamat belajar!

Read More

Asty Annisawati

Share Tweet Pin It +1

0 Comments

Teori Ekonomi Politik - Berpolitik Pun Ada Harganya!

Hai!

Minggu ini kita akan membahas tentang Ekonomi Politik! Wah, denger kata "Politik" pasti udah bisa membayangkan, kan, bagaimana pentingnya politik itu dalam kehidupan kita. Tahu nggak? Dibalik dinamisnya Ilmu Ekonomi, ternyata dulu Ilmu Ekonomi merupakan bagian dari Ilmu Politik yang juga bagian dari Ilmu Filsafat.

📜Sejarah dan Pemaknaan Ekonomi Politik

Sejarah Ekonomi Politik bermula dari abad 14, yaitu ketika zaman merkantilisme. Kemudian, Eropa  Barat pada saat itu mengalami sebuah revolusi sebagai dampak dari sistem perdagangan yang pelan-pelan menyingkirkan sistem ekonomi feodal. Kemudian, di abad 18, yaitu ketika zaman Rennaisance, muncul banyak tokoh dengan berbagai gagasan yang meyakini bahwa ilmu dan akal dapat menjauhkan manusia dari kesesatan.

Nah, istilah ekonomi politik ini diperkenalkan oleh Antoyne de Montchrestien dalam bukunya yang berjudul, "Triatise on Political Economy". Sementara, dalam bahasa Inggris, penggunaan istilah ini terjadi pada tahun 1767 melalui publikasi dari Sir James Stuart yang berjudul, "Inequiry into The Principles of Political Economy".

Antoyne de Montchrestien

Sir James Stuart

Banyaknya perdebatan yang muncul antar para ahli akhirnya memunculkan berbagai aliran yang secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga mahzab, yaitu:

1. Aliran ekonomi politik konservatif, dipelopori oleh Edmund Burke.
2. Aliran ekonomi politik klasik, dipelopori oleh Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo, Nassau Senior, dan Jean Baptise Say (merasa familiar sama nama-namanya? anak ekonomi pasti tau, hahaha)
3. Aliran ekonomi politik radikal, dipelopori oleh William Godwin, Thomas Paine, Marquis de Condorcet, dan Karl Marx (!!)

Ekonomi politik sendiri awalnya adalah korelasi antara sistem politik dan kinerja ekonomi. Tapi, penelitian yang dilakukan seringkali bertolak belakang. Misalnya, perekonomian dalam negara demokrasi memiliki pondasi yang solid dalam jangka panjang. Tetapi, sebaliknya perekonomian dalam negara otoritarian justru dapat memberikan pencapaian yang lebih baik.

Teman-teman, dalam ekonomi politik ini terdapat dua pendekatan, yaitu:

1. Kekuatan produksi material-pabrik dan perlengkapan (atau modal), sumber-sumber alam (tanah), skill, dan teknologi. Teknologi menentukan hubungan produksi yang sifatnya teknis, sehingga proporsi bahan mentah, mesin, dan tenaga kerja bisa dialokasikan dengan biaya yang paling minimal.
   
2. Relasi produksi manusia, seperti hubungan antara pekerja dan pemilik modal.

Selain itu, dalam mekanisme model kebijakan ekonomi sendiri memiliki dua perspektif dalam menjelaskan proses pengambilan keputusan, yaitu:

1. Pendekatan berbasis maksimalisasi kesejahteraan konvensional, asumsinya adalah bahwa pemerintah bersifat otonom dan eksogen terhadap sistem ekonomi sehingga setiap kebijakan berorientasi pada kepentingan publik. Pemerintah dianggap sebagai aktor serba tahu dan tidak memiliki kepentingan individu. Ketika terjadi kegagalan pasar, pemerintah diharapkan hadir melalui kebijakan-kebijakannya sehingga kesejahteraan publik dapat tercapai.
   
2. Pendekatan berdasarkan ekonomi baru, yang menolak pemerintah sebagai aktor serba tahu dalam menangani kegagalan pasar. Pendekatan ini justru beragumen bahwa negara sangat berpotensi untuk gagal. Pendekatan ini fokus pada alokasi sumber daya publik dalam pasar politik dan menekankan pada perilaku mementingkan diri sendiri baik dari politisi, pemilih, oposisi, dan birokrat.

Pemakaian kedua pendekatan ini diperkuat oleh lima hal, yaitu:

1. Penggunaan kerangka kerja ekonomi politik berupaya menerima eksistensi dan validitas dari perbedaan budaya politik, baik formal atau informal.
   
2. Analisis kebijakan akan memperkuat efektivitas sebuah rekomendasi karena mencegah pemikiran deterministik.
   
3. Analisis kebijakan mencegah pengambilan kesimpulan terhadap beberapa alternatif tindakan berdasarkan pada perspektif waktu yang sempit.
   
4. Analisis kebijakan yang berfokus ke negara berkembang tidak bisa mengadopsi secara penuh orientasi teritis statis.
   
5. Analisis kebijakan lebih mampu menjelaskan interaksi antar manusia.
   

📜Teori Pilihan Publik (Public Choice)

Pendekatan ekonomi politik baru yang menganggap bahwa pemerintah memiliki kepentingan sendiri memicu lahirnya pendekatan ini. Pendekatan ini termasuk dalam ilmu ekonomi politik baru yang berusaha mengkaji tindakan rasional dari aktor politik. Teori ini dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu bagian supply dan demand. Pada sisi supply, subjek yang berperan dalam formulasi kebijakan adalah pusat kekuasaan yang dipilih dan pusat kekuasaan yang tidak dipilih. Sebaliknya, pada sisi demand, subjek yang berperan adalah pemilih dan oposisi. Level analisis teori ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Teori pilihan publik normatif, berfokus pada isu terkait desain politik dan aturan dasar politik.
   
2. Teori pilihan publik positif yang berkonsentrasi pada penjelasan perilaku politik dalam wujud teori pilihan.

Asumsi yang digunakan dalam teori pilihan publik ini ada empat, yaitu:

1. Kecukupan kepentingan material individu memotivasi adanya perilaku ekonomi.
   
2. Motif kecukupan tersebut lebih mudah dipahami dengan teori ekonomi neoklasik.
   
3. Kecukupan kepentingan individu yang sama memotivasi adanya perilaku politik.
   
4. Asumsi kepentingan yang sama dipahami dengan teori neoklasik.

Di bawah ini adalah tabel perbedaan cara pandang ekonomi klasik dengan ekonomi publik:

Variabel	Ekonomi Klasik	Pilihan Publik
Pemasok (supply)	Produsen, Pengusaha, Distributor	Politisi, Partai Politik, Pemerintah
Peminta (demand)	Konsumen	Pemilih
Jenis Komoditas	Barang Privat (baju, HP, dsb)	Barang Publik (jalan raya, jembatan, dsb)
Alat Transaksi	Uang	Suara
Jenis Transaksi	Sukarela	Politik sebagai pertukaran

📜Teori Rent-Seeking

Teori ini berarti bahwa kelebihan pembayaran atas biaya minimum yang diperlukan untuk tetap mengonsumsi sebuah faktor produksi. Sewa ekonomi atau rente juga dapat diartikan sebuah kegiatan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara monopoli, lisensi, dan penggunaan modal kekuasaan di dalam bisnis. Dalam ekonomi klasik, teori ini tidak dimaknai secara negatif, tapi juga tidak dimaknai secara positif. Tapi, dalam ekonomi politik, konsep ini dianggap tidak netral. asumsinya, seluruh sumber daya ekonomi politik yang dimiliki (negosiasi, partai) akan ditempuh demi menggapai tujuan. Akibatnya akan sangat besar ketika tujuannya adalah kebijakan.

Harus disadari bahwa di dalam pemerintahan sendiri terdapat kepentingan yang berbeda-beda. Sehingga, satu gagasan untuk mencegah munculnya pemburuan rente adalah dengan membuat regulasi yang memungkinkan pasar berjalan secara sempurna melalui peniadaan halangan masuk (barrier to entry) bagi pelaku ekonomi dan meningkatkan persaingan.

Mudahnya, kegiatan mencari rente (rent-seeking) ini dapat diartikan sebagai upaya individu atau kelompok untuk meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan regulasi pemerintah. Kelompok-kelompok bisnis dan perseorangan mencari rente ekonomi ketika mereka menggunakan kekuasaan pemerintah untuk menghambat penawaran atau peningkatan permintaan sumber daya yang dimiliki.

📜 Teori Redistributive Combines dan Keadilan

Menurut Pak de Soto, hukum seringkali dipakai sebagai alat untuk membagikan kekayaan yang ada dan bukan digunakan untuk mendorong terciptanya kekayaan baru. Perspektif ini tidak mempertimbangkan realitas bahwa suatu peraturan dapat mengubah keputusan yang diambil oleh orang di bidang ekonomi dan mengubah peluang ekonomi yang terbuka baginya.

Pemerintah lebih menekankan pada kegiatan menyaring dan memilah nilai kelompok kepentingan khusus, memilih kelompok yang dianggap tepat dan mengalihkan sumber daya pada kelompok bersangkutan melalui saluran hukum. Salah satu tujuannya adalah memengaruhi pemerintah untuk memperoleh redistribusi yang menguntungkan kelompok tertentu. Dampaknya, pihak yang berwenang membuat peraturan hampir selalu semata-mata untuk tujuan membagikan pendapatan tanpa adanya usaha dan menjadikan negara sebagai sebuah demokrasi kelompok kepentingan. Hal inilah yang memunculkan adanya kelompok redistribusi (redistributive combines), yakni kelompok yang mengais rezeki dari negara secara cuma-cuma.

Pola ini mengakibatkan sumber daya ekonomi didistribusikan secara terbatas hanya pada segelintir orang. Hal ini terjadi karena sistem politik yang tertutup dan dilindungi oleh sistem hukum yang kabur dan tidak adanya aturan hukum di bidang ekonomi. Menurut John Rawl, teori keadilan bertolak dari dua prinsip, yaitu:

1. Setiap orang harus memiliki hak yang sama terhadap skema kebebasan dasar yang sejajar sekaligus kompatibel dengan skema kebebasan yang dimiliki orang lain.
   
2. Ketimpangan sosial dan ekonomi harus ditangani keduanya.

Rawls percaya bahwa suatu keadilan datang dari sesuatu yang benar dan bukan sebaliknya. Keadilan sosial yang ia konsepkan diarahkan kepada penyiapan nilai terhadap sebuah standar aspek distribusi dan struktur standar masyarakat. Selain itu, dalam kaitannya dengan pasar bebas, teori keadilan Rawls merupakan kritik terhadap sistem keadilan milik Adam Smith. Rawls setuju dengan konsep Smith mengenai perwujudan diri manusia sesuai dengan pilihan bebas dan usaha tiap orang, selain itu ia juga setuju bahwa pasar bebas menyediakan kemungkinan terbaik bagi perwujudan diri manusia.

Namun, Rawls melihat bahwa pasar bebas gagal berfungsi dengan baik, dan oleh karenanya, menurutnya pasar bebas justru menimbulkan ketidakadilan. Karena setiap orang masuk ke dalam pasar dengan bakat dan kemampuan yang berbeda, peluang setara yang diberikan oleh pasar justru malah tidak akan menguntungkan semua peserta. Pasar bebas dianggap malah akan menciptakan kepincangan karena adanya perbedaan bakat dan kemampuan antar manusia.

Sumber:

Yustika, Ahmad Erani. 2012. Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori, dan Kebijakan. Jakarta: Erlangga.

Deliarnov. 2006. Ekonomi Politik. Jakarta: Erlangga.

Ternyata minggu ini cukup banyak teori yang dibahas, ya! Semoga nggak pusing ya bacanya, sampai jumpa di postingan berikutnya!

Read More

Asty Annisawati

Share Tweet Pin It +1

0 Comments

Teori Kontrak dan Tindakan Kolektif - Suara dari Kelompok Itu Penting!

Sumber: Gundala (2019)

Setelah mengenal biaya transaksi, sekarang kita akan membahas mengenai "teori kontrak dan tindakan kolektif". Nah, biasanya dalam suatu transaksi ada pihak-pihak yang lebih diuntungkan. Contohnya, ketika mau beli makeup preloved atau bekas pakai, pihak penjual bisa saja tidak memberitahukan apakah makeup yang dijualnya pernah jatuh, apakah pernah dibiarkan di bawah sinar matahari, atau apakah barang tersebut palsu. Pembeli merasa dirugikan karena adanya informasi yang tidak seimbang antara penjual dan pembeli. Karena itulah, harus ada sebuah aturan yang menjaga kesetaraan antara pembeli dan penjual, salah satunya adalah dengan adanya kontrak dan tindakan kolektif.

📜Teori Kontrak dan Informasi Asimetris

Sumber: Wikipedia

Nah, dalam ekonomi biaya transaksi, dasar analisisnya adalah kontrak. Kontrak itu apa sih? Menurut Dixit, kontrak adalah:

Kontrak secara umum menggambarkan kesepakatan satu pelaku untuk melakukan tindakan yang memiliki nilai ekonomi kepada pihak lain, tentunya dengan konsekuensi adanya tindakan balasan (reciprocal action) atau pembayaran.

Dalam teori ekonomi neoklasik, kontrak diasumsikan dalam kondisi lengkap (complete contract) yang dapat dibuat dan ditegakkan tanpa biaya. Realitanya yaa jelas beda sama ekspektasi ya. Untuk membuat kontrak yang lengkap ternyata sulit banget (hampir mustahil!).

Kontrak selalu tidak lengkap karena ada dua alasan, yang pertama karena adanya ketidakpastian (uncertainty) yang menyebabkan terbukanya peluang yang cukup besar bagi munculnya kemungkinan (contingenties) sehingga muncullah biaya tambahan untuk mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan apa saja yang dapat terjadi. Kedua, kinerja kontrak khusus (biasanya seperti menentukan butuh berapa tenaga pekerja untuk menyelesaikan tugas yang rumit) menentukan biaya tambahan untuk melakukan pengukurannya. Karena itulah adanya pelanggaran kontrak seringkali menyulitkan pihak pengadilan untuk memberikan bukti sebagai dasar keputusan.

Munculnya ketidakpastian sebenarnya muncul dari adanya informasi yang asimetris (contohnya seperti yang kutuliskan di intro). Karena itulah, dibutuhkan kontrak agar informasi yang tidak seimbang itu dapat dikurangi. Semakin besar kemungkinan terjadi informasi yang asimetris itu, dibutuhkan kontrak yang lebih komplit pula untuk mereduksinya.

Menurut George, informasi yang asimetris itu dapat direduksi melalui lembaga pasar perantara. Bingung ya? Contohnya adalah adanya garansi atas barang yang dibeli. Garansi memberikan pembeli waktu untuk mencari informasi mengenai barang. Selain itu, ada juga merek, kongsi, dan franchise sebagai jaminan bagi pembeli.

Kembali membahas kontrak, setidaknya terdapat tiga jenis kontrak, yaitu:

1. Teori Kontrak Agen: setidaknya terdapat dua pihak, yaitu principal (pihak yang memperkejakan agent untuk melaksanakan pekerjaan atau layanan yang diinginkan principal) dan agent. Informasi dikatakan asimetris karena: tindakan agent tidak diawasi langsung oleh principal, atau agent membuat beberapa pengamatan yang tidak diketahui oleh principal. Kesepakatan antar keduanya bisa ditegakkan secara legal.
2. Teori Kesepakatan Otomatis: seperti namanya, dalam kontrak ini dikatakan bahwa tidak seluruh hubungan atau pertukaran bisa ditegakkan secara legal. Adanya kontrak ini digunakan untuk memastikan bahwa keuntungan dari berbuat curang selalu lebih rendah dari laba yang didapatkan dengan mematuhi kontrak. Dalam kontrak ini, tidak ada intervensi dari pihak ketiga.
3. Teori Kontrak Relasional: adalah kontrak yang tidak bisa menghitung seluruh ketidakpastian di masa depan, hanya berdasarkan kesepakatan di masa lalu dan sekarang, dan ekspektasi di masa depan.

📜Mekanisme Penegakan dan Instrumen Ekstralegal

Sumber: 1stbikes

Kesimpulan mengenai kontrak yang telah dibahas sebelumnya, terdapat empat aspek yang merupakan faktor pembeda jenis kontrak, yaitu:

1. Durasi kontrak: jangka waktu kontrak sangat berhubungan dengan atribut dari transaksi, karena itu, durasi seringkali menggambarkan komitmen dari pelakunya.
2. Derajat kelengkapan: seperti harga, kualitas, aturan delay, dan penalti. Derajat kelengkapan kontrak meningkat seiring dengan spesifikasi aset dan menurun apabila ada ketidakpastian.
3. Insentif: kontrak biasanya menyinggung hal ini. Contohnya seperti upah berdasarkan jam kerja, distribusi pekerja, pengembalian aset, dan sewa antar mitra.
4. Prosedur penegakan: adanya kontrak bertujuan untuk saling menguntungkan, tapi pada saat bersamaan, kontrak juga menyimpan resiko kerugian melalui adanya sikap oportunis. Hasilnya, akan ada godaan untuk bersikap menyimpang. Solusinya, perlu adanya kesepakatan yang optimal dengan cara mendesain kontrak agar pelaku mematuhi kontrak yang telah disepakati.

Karena kita mau bahas mekanisme penegakan, ada dua tipe penegakan di masyarakat, yaitu aturan formal dan informal. Penegakan itu sendiri dipengaruhi oleh daya tekan (coercive power) dari negara atau norma dalam masyarakat. Realitanya, penegakan pun sangat rumit. Terlebih bila terjadi rasionalitas terbatas (dimana terjadi kesulitan mengelola informasi karena terlalu banyak informasi yang tersedia). Dalam kasus semacam ini, dibutuhkan sebuah instrumen tambahan, seperti jaminan ekstralegal, penyanderaan, agunan, strategi balas-dendam, reputasi, dan sebagainya.

📜Teori Tindakan Kolektif dan Free-Riders

Sumber: medium

Teori ini dikemukaan oleh Mancur Olson dan sangat efektif untuk mengatasi masalah free riders dan mendesain jalan keluar untuk pengelolaan sumber daya dan barang publik. Menurutnya, ada tiga determinan penting dalam keberhasilan suatu tindakan, yaitu:

1. Ukuran: semakin besar sebuah kelompok kepentingan, maka makin sulit untuk mengasosiasikan kepentingan antar anggota kelompok. Begitu pula sebaliknya.
2. Homogenitas: semakin beragam kepentingan anggota kelompok, makin rumit memformulasikan kesepakatan bersama, karena tiap anggota pasti mementingkan kepentingan pribadinya. Homogenitas diperlukan untuk memudahkan kerja dalam kelompok.
3. Tujuan kelompok: tujuan harus dibuat secara fokus dengan mempertimbangkan kepentingan semua anggota.

Tunggu, tindakan kolektif itu sebenernya yang kayak gimana, sih? Contohnya adalah serikat kerja (labour union) yang melakukan perundingan diantara sesamanya untuk menentukan kepentingan mana yang akan dirundingkan dengan pemilik modal. Nah, serikat kerja ini dapat mendesakkan kepentingan mereka agar sebuah regulasi bisa berubah sesuai tuntutan mereka.

Bagaimana dengan free riders? Free riders ini adalah munculnya penunggang bebas yang ingin memperoleh manfaat tanpa harus terkena beban (biaya). Ternyata, tindakan kolektif ini dapat memunculkan free riders (apabila tindakan kolektif yang didesain kurang matang dan tidak jelas) dan sebaliknya, dapat juga sebagai solusi untuk mengatasi free riders (apabila mereka yang dirugikan dari adanya free riders ini menggalang kekuatan yang berujung pada tindakan kolektif). Tentunya, tindakan kolektif yang terencana dan matang bukan merupakan sumber munculnya free riders, tapi justru untuk mengatasinya.

📜Pilihan Rasional dan Tindakan Komunikatif 

Individu cenderung mementingkan diri sendiri demi memenuhi hasrat keuntungan.

Nah, dari pengertian ini, kesimpulannya adalah tindakan kolektif akan diambil oleh individu apabila upaya tersebut memberikan keuntungan yang lebih besar daripada bila ia tidak melakukannya. Dan sebaliknya, jika kemungkinan munculnya free riders cukup besar, maka ia akan mengundurkan diri karena pihak free riders akan menggerogoti keuntungan yang seharusnya didapatkan bersama.

Setidaknya terdapat dua pendekatan dalam teori pilihan rasional ini, yaitu kuat (strong approach) dan lemah (weak approach).

• Pendekatan Kuat (Strong approach)
  Pendekatan ini melihat rintangan sosial dan kelembagaan sebagai produk dari tindakan rasional, dan tindakan rasional itu sendiri menjadi penyebab munculnya analisis pilihan rasional. Terdapat tiga solusi internal yang dapat direkomendasikan: perlunya solusi internal yang kuat terhadap masalah free riders, mengabaikan isu-isu politik dalam memotivasi orang-orang untuk berpartisipasi (contohnya, dalam demonstrasi, tidak perlu membahas ideologi atau agenda politik yang berlebihan, cukup dengan menyediakan makanan atau minuman yang mmebuat demonstran mau terlibat dalam aksi tersebut), dan perlunya memunculkan kerja sama kondisional yang saling menguntangkan.
  
• Pendekatan Lemah (Weak approach)
  Pendekatan ini menempatkan halangan sosial dan kelembagaan sebagai suatu kerangka yang pasti ada karena aktor-aktor rasional berusaha memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Setidaknya terdapat dua solusi eksternal yang dapat dirujuk, yaitu: otoritas sentral, seperti negara contohnya, menyediakan insentif selektif bagi mereka yang berpartisipasi dalam tindakan kolektif dan/atau menghukum mereka yang menolak bergabung dalam tindakan kolektif tersebut. Solusi lainnya adalah menekankan pada desentralisasi komunitas ketimbang otoritas sentral, menurut Taylor, tindakan kolektif akan berhasil ketika hubungan antar komunitas dicirikan oleh sifat komunitas, karena komunitas melihat persoalan sosial dan kelembagaan sebagai masalah bersama.

Wujud dari tindakan kolektif ini dapat dilihat dari sisi komunikasi, dimana menurut Habermas, ada dua kawasan dalam masyarakat yang terpisah tapi saling bergantung, yaitu:

• Sistem: kawasan produksi dan reproduksi material yang seluruh tindakannya ditujukan untuk menggapai keberhasilan, baik tindakan strategis maupun instrumental. Suatu tindakan dikatakan strategis apabila aksi yang dilakukan mengikuti aturan dan bertujuan untuk memengaruhi keputusan pihak lain. Sementara, suatu tindakan dikatakan instrumental apabila aksi yang dilakukan mengikuti aturan teknis dan campur tangan dalam lingkungan dan peristiwa material.
  
• Dunia nyata: merupakan perwujudan ruang atas latar kemauan yang dibagi secara kolektif yang ditransformasikan lewat proses yang terus berjalan atas tindakan komunikatif. Tindakan komunikatif ditekankan pada interaksi antara dua pihak atau lebih untuk mencari kesepakatan bersama.

Sumber: Yustika, Ahmad Erani. 2012. Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori, dan Kebijakan. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Ternyata cukup panjang ya, tulisan kali ini! Semoga paham materinya dan mendapatkan ilmu baru, ya! Mohon maaf kalau masih rumit bahasanya.

Read More

Asty Annisawati

Share Tweet Pin It +1

0 Comments

Jangan Asal Beli! Cari Review-nya dulu!

Sumber: marketbusinessnews.com

Halo!

Minggu kemarin di kelas Ekonomi Kelembagaan, kelompokku berkesempatan untuk melakukan presentasi mengenai Biaya Transaksi, jadi kami tidak diberikan kewajiban untuk mengulas mengenai materi biaya transaksi (yay!). Tapi tapi tapi, akan kuberikan gambaran sekilas mengenai biaya transaksi karena setelah ini aku mau cerita sedikit mengenai biaya transaksi di kehidupan kita. Menurut Pak Williamson, biaya transaksi adalah:

ongkos utama untuk menjalankan sistem ekonomi dan biaya untuk menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan. 

Pendapat berbeda disampaikan oleh Pak North, yang menyatakan bahwa biaya transaksi adalah:

ongkos untuk menspesifikasi dan memaksakan kontrak yang mendasari pertukaran, sehingga dengan sendirinya mencakup semua biaya organisasi politik dan ekonomi yang memungkinkan kegiatan ekonom mengutip laba dari perdagangan.

Nah, ringkasnya, biaya transaksi adalah ongkos untuk melakukan negosiasi, mengukur, dan memaksakan sebuah pertukaran. Sadar atau tidak, ternyata ada banyak sekali contoh biaya transaksi yang ada di sekitar kita. Aku pun baru menyadari hal ini ketika aku membaca beberapa referensi untuk presentasi kelompok, dan tanpa sadar ternyata selama ini aku telah "membayar" cukup mahal hanya untuk beberapa hal kecil!

Contohnya, seperti saat aku ingin mencoba produk skincare atau make-up terbaru. Nggak mungkin kita akan langsung beli tanpa pertimbangan apapun, ya kan? Biasanya, kita akan mencari tahu dulu, apa saja kandungan yang ada di dalam produk itu, apakah mengandung bahan organik? Apakah mengandung alkohol? Apakah produk ini aman untuk kulit sensitif? dan sebagainya.

Sumber: ambitiouskitchen

Lebih jauh lagi, biasanya kita mencari review atau ulasan dari orang-orang yang sudah pernah menggunakan produk tersebut. Video review dari beauty influencer di YouTube, misalnya, atau membaca ulasan di website atau forum diskusi, atau bahkan mewawancarai teman-teman kita yang menggunakan produk serupa. Hal itu dilakukan untuk menghindari ketidakcocokan yang dapat terjadi. Kita nggak mau kan, setelah mengeluarkan uang cukup banyak untuk membeli suatu produk skincare, eh, setelah dipakai, tiba-tiba muncul jerawat!

Nah, usaha kita untuk mendapatkan informasi lebih jauh mengenai barang yang akan kita beli, merupakan contoh biaya transaksi. Karena kita berkorban kuota untuk menonton review di YouTube atau browsing di internet, kemudian kita juga mengorbankan waktu kita yang berharga untuk mencari informasi-informasi tersebut dari teman-teman kita. Padahal, mungkin saja waktu yang kita gunakan untuk melakukan hal-hal tersebut bisa digunakan untuk mengerjakan hal-hal lainnya. Setelah "membayar" untuk mendapatkan informasi, kita juga dihadapkan dengan pilihan bagaimana cara kita untuk mendapatkan produk tersebut.

Mau beli online? Hmm, bisa lebih murah daripada beli di counter, tapi........ ongkos kirimnya kok lumayan, ya? Barangnya KW atau ori nih?

Beli offline? Sedikit lebih mahal, dan ada tester yang bisa dicoba, tapi tempatnya jauh dari rumah!

Oh, ternyata ada teman kita yang jual! Tapi, harganya cukup mahal kalau dibandingkan dengan membeli secara online dan offline.

Bila mengikuti asumsi dari ekonomi klasik, tentu kita akan memilih pilihan pertama, karena harga yang ditawarkan jauh lebih murah daripada kedua alternatif lainnya. Tetapi, karena kita berbicara mengenai ekonomi kelembagaan dan juga biaya transaksi, bisa saja kita akan memilih alternatif terakhir karena biaya transaksi yang dikeluarkan lebih kecil (tidak perlu membayar ongkos kirim, kualitas terpecaya karena teman sendiri yang menjualnya, dan tidak perlu menunggu terlalu lama, karena kita satu kelas dengan teman yang menjual barang tersebut).

Sumber: idiva

Masih banyak lagi biaya transaksi yang tanpa sadar kita keluarkan ketika ingin mendapatkan sesuatu. Sekarang, setelah kuberi tahu salah satu contoh mengenai biaya transaksi ini, kita bisa memperhitungkan pilihan mana yang paling efektif dan menguntungkan bagi kita dalam memilih dan mengambil keputusan.

Udah mulai sadar, kan, kalau ternyata kita rela bayar mahal bahkan untuk hal yang kecil? :) hehe

Read More

Asty Annisawati

Share Tweet Pin It +1

0 Comments

Tahu Nggak Ekonomi Kelembagaan Itu Apa?

Sumber: curiousleftist

Akhirnya, setelah masa liburan kemarin disibukkan dengan beberapa kegiatan, minggu ini akhirnya aku resmi menjadi mahasiswi semester 5. Mata kuliah pertama dalam semester ini adalah Ekonomi Kelembagaan. Namanya cukup asing, meskipun begitu rupanya belum cukup untuk mengusik rasa penasaranku. Biarlah, kayaknya nanti juga akan dijelaskan pengantarnya, pikirku.

Tanpa asumsi maupun prasangka lebih lanjut, aku memasuki kelas pertamaku.

Rasa penasaran itu rupanya muncul setelah kelas selesai. Hal itu semakin menjadi-jadi ketika aku tahu bahwa bidang ilmu ini masih memiliki sedikit sekali referensi dan pengembangan. Jadi, setelah membaca beberapa sumber, aku menarik kesimpulan bahwa Ekonomi Kelembagaan (atau yang biasa disebut dengan Institutional Economic) adalah sebuah aliran yang muncul sebagai kritik atau perlawanan yang ditujukan pada aliran ekonomi klasik dan neoklasik. Paham ini muncul pada tahun 1920an di Amerika Serikat. Bidang keilmuan ini berfokus untuk memahami peran lembaga dalam membentuk perilaku ekonomi.

Memangnya, apa sih pentingnya lembaga dalam perekonomian?

Hmm, coba kita flashback dulu ke sejarah Indonesia. Dulu, kita pernah dijajah oleh beberapa negara, seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Jepang. Tujuannya apa? Selain mencari rempah-rempah yang banyak dicari di Eropa, mereka juga bertujuan untuk menyebarkan agama Kristen dan memperluas wilayah jajahan mereka. Tujuan ini biasanya dirangkum dalam 3G (Gold, Glory, Gospel) atau  biasanya dikenal dengan semangat merkantilisme, karena negara penjajah mendapatkan kekuatan dengan cara melemahkan perekonomian negara jajahannya.

Sumber: thehistoryvault.co.uk

Masih ingat kan, dulu Belanda sempat memiliki suatu lembaga monopoli perdagangan yang kaya dan terkenal banget, namanya VOC (Vereenidge Oostindische Compagnie). Perusahaan terkaya sepanjang sejarah ini memiliki hak octrooi dari pemerintah Belanda, seperti berhak memungut pajak, mencetak mata uang sendiri, bahkan berhak menyatakan perang. Karena itulah, VOC berkembang sangat pesat dengan memeras hasil bumi dari tanah air kita.

Sumber: visualcapitalist.com

Namun, setelah 2 abad berjaya, kejayaannya mulai redup. Hal ini dikarenakan banyaknya pegawai VOC yang melakukan korupsi, sehingga VOC dan pemerintah Belanda sampai berhutang untuk menutupi biaya operasional. Selain itu, anggaran mereka juga habis karena perang. Akhirnya, perusahaan ini pun bangkrut.

Melalui cerita VOC di atas kita jadi tahu, ternyata peran lembaga itu begitu penting. Bahkan, saat ini pun "budaya" VOC seperti korupsi atau KKN masih marak terjadi di lembaga pemerintahan kita. Bobroknya sistem kelembagaan, ternyata pada akhirnya akan berimbas pada implementasi kebijakan ekonomi suatu negara. Ngeri!

Karena telah muncul sejak lama, tentunya Ekonomi Kelembagaan juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, dimana pada akhirnya dibagi menjadi dua, yaitu Ilmu Ekonomi Kelembagaan Lama (Old Institutional Economics) dan Ilmu Ekonomi Kelembagaan Baru (New Institutional Economic). Wah, apa lagi tuh bedanya new sama old?

Adanya istilah lama dan baru ini bukan berarti yang lama sudah tidak dipakai lagi, tapi penggunaan istilah ini lebih kepada konteks pembedaan tradisi berpikir dan konsentrasi isu yang digeluti. Nah, apa sih Ilmu Ekonomi Kelembagaan Lama?

John R. Commons

Thorstein Veblen

Ilmu Ekonomi Kelembagaan Lama bersumber dari penelitian Bapak Thorstein Veblen dan Bapak John R. Commons. Penelitian Pak Thorstein fokus pada investigasi efek teknologi baru terhadap skema kelembagaan, dan juga mendeskripsikan bagaimana kesepakatan sosial dan kelompok yang berkepentingan dimapankan untuk menolak perubahan. Sementara itu, penelitian Pak Commons lebih fokus pada hukum, hak kepemilikan, dan organisasi yang memiliki implikasi terhadap kekuatan ekonomi, transaksi ekonomi, dan distribusi pendapatan. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa kelembagaan dilihat sebagai sebuah pencapaian dari proses formal dan informal dari suatu resolusi konflik. Apa bila konflik tersebut bermuara pada suatu perubahan kelembagaan yang menghasilkan budaya kerja yang saling menguntungkan, maka proses tersebut bisa dikatakan telah berhasil.

Bagaimana dengan Ilmu Ekonomi Kelembagaan Baru? Ilmu Ekonomi Kelembagaan Baru ini bersumber dari banyak tokoh, tidak seperti Ilmu Ekonomi Kelembagaan Lama. Bidang inii menempatkan diri sebagai pembangun teori Ekonomi Kelembagaan yang didasarkan pada asumsi neoklasik. Kelembagaan Baru mengeksplorasi hal-hal kelembagaan yang bersifat non-pasar, seperti hak kepemilikan, kontrak, dll. sebagai upaya untuk mengompensasi kegagalan pasar (market failure). Dalam pendekatan ini, informasi yang tidak sempurna, eksternalitas produksi, dan barang publik, merupakan faktor kunci terjadinya kegagalan pasar, dan karena itulah diperlukan kelembagaan yang bersifat non-pasar.

Jadi, perbedaannya adalah bahwa Ilmu Ekonomi Kelembagaan Lama kajiannya fokus pada kebiasaan atau perilaku yang akan menentukan formasi kelembagaan. Sementara Ilmu Ekonomi Kelembagaan Baru berfokus pada kendala yang menghalangi kondisi kelembagaan, dan memfokuskan kelembagaan sebagai kerangka interaksi antarindividu.

Kenapa sih belajar Ekonomi Kelembagaan itu penting?

Ekonomi Kelembagaan muncul sebagai kritik dari aliran klasik maupun neoklasik, karena dalam aliran klasik maupun neoklasik, beberapa asumsi nyatanya kurang sesuai bila dihadapkan pada fenomena sehari-hari. Salah satu contohnya adalah asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional, yang ketika membuat keputusan untuk membeli sesuatu, maka pertimbangannya adalah faktor harga dari barang yang akan dikonsumsi tersebut. Apabila barangnya murah, maka ia akan membelinya, dan ketika harga barang tersebut mahal, maka ia tidak akan membelinya.

Namun, dalam kenyataannya, tidak hanya faktor harga barang yang memengaruhi keputusan untuk membeli barang tersebut. Ada faktor jarak, faktor kedekatan dengan penjual, faktor gaya hidup, kualitas barang, dan faktor-faktor lain yang tidak diperhitungkan oleh ekonom aliran klasik maupun neoklasik. Dalam Ekonomi Kelembagaan, hal-hal ini diperhitungkan, sehingga kita dapat memandang sebuah aktivitas ekonomi dari sudut pandang yang baru dan berbeda.


Bagaimana? Tertarik mempelajari Ekonomi Kelembagaan lebih jauh?


Daftar Pustaka:
Yustika, Ahmad Erani. 2012. Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori, dan Kebijakan. Jakarta: Erlangga.

Anonim. 2013. What Is Old Institutional Economic? (https://curiousleftist.wordpress.com/2013/09/14/what-is-old-institutional-economics/) diakses pada 20 Agustus 2019.

Desjardins, Jeff. 2017. The Most Valuable Companies of All-Time (https://www.visualcapitalist.com/most-valuable-companies-all-time/) diakses pada 20 Agustus 2019.

Prasetya1. 2007. Ahmad Erani Yustika: Ekonomi Kelembagaan. (https://prasetya.ub.ac.id/berita/Ahmad-Erani-Yustika-Ekonomi-Kelembagaan-7608-id.html) diakses pada 20 Agustus 2019.

Prayogo, Shashabilla Ajeng. 2016. Ekonomi Kelembagaan: Pemaknaan Ekonomi Kelembagaan #2 (https://medium.com/@thestarrynight/ekonomi-kelembagaan-pemaknaan-ekonomi-kelembagaan-2-e6fe5a062ea2) diakses pada 20 Agustus 2019.
Aji, Seno. 2018. Apa yang Dimaksud dengan Sistem Ekonomi Merkantilisme (https://blog.ruangguru.com/apa-yang-dimaksud-dengan-sistem-ekonomi-merkantilisme-) diakses pada 20 Agustus 2019.

Read More

Asty Annisawati

Share Tweet Pin It +1

0 Comments