Teori Ekonomi Politik - Berpolitik Pun Ada Harganya!

Hai!

Minggu ini kita akan membahas tentang Ekonomi Politik! Wah, denger kata "Politik" pasti udah bisa membayangkan, kan, bagaimana pentingnya politik itu dalam kehidupan kita. Tahu nggak? Dibalik dinamisnya Ilmu Ekonomi, ternyata dulu Ilmu Ekonomi merupakan bagian dari Ilmu Politik yang juga bagian dari Ilmu Filsafat.

📜Sejarah dan Pemaknaan Ekonomi Politik

Sejarah Ekonomi Politik bermula dari abad 14, yaitu ketika zaman merkantilisme. Kemudian, Eropa  Barat pada saat itu mengalami sebuah revolusi sebagai dampak dari sistem perdagangan yang pelan-pelan menyingkirkan sistem ekonomi feodal. Kemudian, di abad 18, yaitu ketika zaman Rennaisance, muncul banyak tokoh dengan berbagai gagasan yang meyakini bahwa ilmu dan akal dapat menjauhkan manusia dari kesesatan.

Nah, istilah ekonomi politik ini diperkenalkan oleh Antoyne de Montchrestien dalam bukunya yang berjudul, "Triatise on Political Economy". Sementara, dalam bahasa Inggris, penggunaan istilah ini terjadi pada tahun 1767 melalui publikasi dari Sir James Stuart yang berjudul, "Inequiry into The Principles of Political Economy".

Antoyne de Montchrestien

Sir James Stuart

Banyaknya perdebatan yang muncul antar para ahli akhirnya memunculkan berbagai aliran yang secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga mahzab, yaitu:

1. Aliran ekonomi politik konservatif, dipelopori oleh Edmund Burke.
2. Aliran ekonomi politik klasik, dipelopori oleh Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo, Nassau Senior, dan Jean Baptise Say (merasa familiar sama nama-namanya? anak ekonomi pasti tau, hahaha)
3. Aliran ekonomi politik radikal, dipelopori oleh William Godwin, Thomas Paine, Marquis de Condorcet, dan Karl Marx (!!)

Ekonomi politik sendiri awalnya adalah korelasi antara sistem politik dan kinerja ekonomi. Tapi, penelitian yang dilakukan seringkali bertolak belakang. Misalnya, perekonomian dalam negara demokrasi memiliki pondasi yang solid dalam jangka panjang. Tetapi, sebaliknya perekonomian dalam negara otoritarian justru dapat memberikan pencapaian yang lebih baik.

Teman-teman, dalam ekonomi politik ini terdapat dua pendekatan, yaitu:

1. Kekuatan produksi material-pabrik dan perlengkapan (atau modal), sumber-sumber alam (tanah), skill, dan teknologi. Teknologi menentukan hubungan produksi yang sifatnya teknis, sehingga proporsi bahan mentah, mesin, dan tenaga kerja bisa dialokasikan dengan biaya yang paling minimal.
   
2. Relasi produksi manusia, seperti hubungan antara pekerja dan pemilik modal.

Selain itu, dalam mekanisme model kebijakan ekonomi sendiri memiliki dua perspektif dalam menjelaskan proses pengambilan keputusan, yaitu:

1. Pendekatan berbasis maksimalisasi kesejahteraan konvensional, asumsinya adalah bahwa pemerintah bersifat otonom dan eksogen terhadap sistem ekonomi sehingga setiap kebijakan berorientasi pada kepentingan publik. Pemerintah dianggap sebagai aktor serba tahu dan tidak memiliki kepentingan individu. Ketika terjadi kegagalan pasar, pemerintah diharapkan hadir melalui kebijakan-kebijakannya sehingga kesejahteraan publik dapat tercapai.
   
2. Pendekatan berdasarkan ekonomi baru, yang menolak pemerintah sebagai aktor serba tahu dalam menangani kegagalan pasar. Pendekatan ini justru beragumen bahwa negara sangat berpotensi untuk gagal. Pendekatan ini fokus pada alokasi sumber daya publik dalam pasar politik dan menekankan pada perilaku mementingkan diri sendiri baik dari politisi, pemilih, oposisi, dan birokrat.

Pemakaian kedua pendekatan ini diperkuat oleh lima hal, yaitu:

1. Penggunaan kerangka kerja ekonomi politik berupaya menerima eksistensi dan validitas dari perbedaan budaya politik, baik formal atau informal.
   
2. Analisis kebijakan akan memperkuat efektivitas sebuah rekomendasi karena mencegah pemikiran deterministik.
   
3. Analisis kebijakan mencegah pengambilan kesimpulan terhadap beberapa alternatif tindakan berdasarkan pada perspektif waktu yang sempit.
   
4. Analisis kebijakan yang berfokus ke negara berkembang tidak bisa mengadopsi secara penuh orientasi teritis statis.
   
5. Analisis kebijakan lebih mampu menjelaskan interaksi antar manusia.
   

📜Teori Pilihan Publik (Public Choice)

Pendekatan ekonomi politik baru yang menganggap bahwa pemerintah memiliki kepentingan sendiri memicu lahirnya pendekatan ini. Pendekatan ini termasuk dalam ilmu ekonomi politik baru yang berusaha mengkaji tindakan rasional dari aktor politik. Teori ini dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu bagian supply dan demand. Pada sisi supply, subjek yang berperan dalam formulasi kebijakan adalah pusat kekuasaan yang dipilih dan pusat kekuasaan yang tidak dipilih. Sebaliknya, pada sisi demand, subjek yang berperan adalah pemilih dan oposisi. Level analisis teori ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Teori pilihan publik normatif, berfokus pada isu terkait desain politik dan aturan dasar politik.
   
2. Teori pilihan publik positif yang berkonsentrasi pada penjelasan perilaku politik dalam wujud teori pilihan.

Asumsi yang digunakan dalam teori pilihan publik ini ada empat, yaitu:

1. Kecukupan kepentingan material individu memotivasi adanya perilaku ekonomi.
   
2. Motif kecukupan tersebut lebih mudah dipahami dengan teori ekonomi neoklasik.
   
3. Kecukupan kepentingan individu yang sama memotivasi adanya perilaku politik.
   
4. Asumsi kepentingan yang sama dipahami dengan teori neoklasik.

Di bawah ini adalah tabel perbedaan cara pandang ekonomi klasik dengan ekonomi publik:

Variabel	Ekonomi Klasik	Pilihan Publik
Pemasok (supply)	Produsen, Pengusaha, Distributor	Politisi, Partai Politik, Pemerintah
Peminta (demand)	Konsumen	Pemilih
Jenis Komoditas	Barang Privat (baju, HP, dsb)	Barang Publik (jalan raya, jembatan, dsb)
Alat Transaksi	Uang	Suara
Jenis Transaksi	Sukarela	Politik sebagai pertukaran

📜Teori Rent-Seeking

Teori ini berarti bahwa kelebihan pembayaran atas biaya minimum yang diperlukan untuk tetap mengonsumsi sebuah faktor produksi. Sewa ekonomi atau rente juga dapat diartikan sebuah kegiatan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara monopoli, lisensi, dan penggunaan modal kekuasaan di dalam bisnis. Dalam ekonomi klasik, teori ini tidak dimaknai secara negatif, tapi juga tidak dimaknai secara positif. Tapi, dalam ekonomi politik, konsep ini dianggap tidak netral. asumsinya, seluruh sumber daya ekonomi politik yang dimiliki (negosiasi, partai) akan ditempuh demi menggapai tujuan. Akibatnya akan sangat besar ketika tujuannya adalah kebijakan.

Harus disadari bahwa di dalam pemerintahan sendiri terdapat kepentingan yang berbeda-beda. Sehingga, satu gagasan untuk mencegah munculnya pemburuan rente adalah dengan membuat regulasi yang memungkinkan pasar berjalan secara sempurna melalui peniadaan halangan masuk (barrier to entry) bagi pelaku ekonomi dan meningkatkan persaingan.

Mudahnya, kegiatan mencari rente (rent-seeking) ini dapat diartikan sebagai upaya individu atau kelompok untuk meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan regulasi pemerintah. Kelompok-kelompok bisnis dan perseorangan mencari rente ekonomi ketika mereka menggunakan kekuasaan pemerintah untuk menghambat penawaran atau peningkatan permintaan sumber daya yang dimiliki.

📜 Teori Redistributive Combines dan Keadilan

Menurut Pak de Soto, hukum seringkali dipakai sebagai alat untuk membagikan kekayaan yang ada dan bukan digunakan untuk mendorong terciptanya kekayaan baru. Perspektif ini tidak mempertimbangkan realitas bahwa suatu peraturan dapat mengubah keputusan yang diambil oleh orang di bidang ekonomi dan mengubah peluang ekonomi yang terbuka baginya.

Pemerintah lebih menekankan pada kegiatan menyaring dan memilah nilai kelompok kepentingan khusus, memilih kelompok yang dianggap tepat dan mengalihkan sumber daya pada kelompok bersangkutan melalui saluran hukum. Salah satu tujuannya adalah memengaruhi pemerintah untuk memperoleh redistribusi yang menguntungkan kelompok tertentu. Dampaknya, pihak yang berwenang membuat peraturan hampir selalu semata-mata untuk tujuan membagikan pendapatan tanpa adanya usaha dan menjadikan negara sebagai sebuah demokrasi kelompok kepentingan. Hal inilah yang memunculkan adanya kelompok redistribusi (redistributive combines), yakni kelompok yang mengais rezeki dari negara secara cuma-cuma.

Pola ini mengakibatkan sumber daya ekonomi didistribusikan secara terbatas hanya pada segelintir orang. Hal ini terjadi karena sistem politik yang tertutup dan dilindungi oleh sistem hukum yang kabur dan tidak adanya aturan hukum di bidang ekonomi. Menurut John Rawl, teori keadilan bertolak dari dua prinsip, yaitu:

1. Setiap orang harus memiliki hak yang sama terhadap skema kebebasan dasar yang sejajar sekaligus kompatibel dengan skema kebebasan yang dimiliki orang lain.
   
2. Ketimpangan sosial dan ekonomi harus ditangani keduanya.

Rawls percaya bahwa suatu keadilan datang dari sesuatu yang benar dan bukan sebaliknya. Keadilan sosial yang ia konsepkan diarahkan kepada penyiapan nilai terhadap sebuah standar aspek distribusi dan struktur standar masyarakat. Selain itu, dalam kaitannya dengan pasar bebas, teori keadilan Rawls merupakan kritik terhadap sistem keadilan milik Adam Smith. Rawls setuju dengan konsep Smith mengenai perwujudan diri manusia sesuai dengan pilihan bebas dan usaha tiap orang, selain itu ia juga setuju bahwa pasar bebas menyediakan kemungkinan terbaik bagi perwujudan diri manusia.

Namun, Rawls melihat bahwa pasar bebas gagal berfungsi dengan baik, dan oleh karenanya, menurutnya pasar bebas justru menimbulkan ketidakadilan. Karena setiap orang masuk ke dalam pasar dengan bakat dan kemampuan yang berbeda, peluang setara yang diberikan oleh pasar justru malah tidak akan menguntungkan semua peserta. Pasar bebas dianggap malah akan menciptakan kepincangan karena adanya perbedaan bakat dan kemampuan antar manusia.

Sumber:

Yustika, Ahmad Erani. 2012. Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori, dan Kebijakan. Jakarta: Erlangga.

Deliarnov. 2006. Ekonomi Politik. Jakarta: Erlangga.

Ternyata minggu ini cukup banyak teori yang dibahas, ya! Semoga nggak pusing ya bacanya, sampai jumpa di postingan berikutnya!