In Ekonomi Kelembagaan

Studi Kasus: Perubahan Kelembagaan yang Didorong oleh Perubahan Modal Sosial

Hasil gambar untuk revolusi islam iran
Revolusi Islam di Iran


Perubahan kelembagaan berarti terjadi perubahan dalam regulasi dan organisasi, perilaku, dan pola interaksi. Arah perubahan ini disebabkan oleh meningkatnya perbedaan prinsip-prinsip dan pola umum dalam kelembagaan yang saling berhubungan, sementara dalam waktu yang sama terjadi peningkatan kebutuhan untuk melakukan integrasi dalam sistem sosial yang kompleks.

Perubahan kelembagaan ini mendorong perubahan kondisi, yang kemudian mendorong penyesuaian baru yang diperlukan melalui faktor eksternal (feedback) dan faktor internal (melalui internalisasi potensi produktivitas dan pemanfaatan sumber daya untuk menciptakan keseimbangan baru). Tujuan dari perubahan ini adalah untuk menginternalisasikan potensi produktivitas yang lebih besar dari perbaikan pemanfaatan sumber daya yang secara simultan akan menciptakan keseimbangan baru.

Perubahan kelembagaan merupakan hasil perjuangan antara berbagai kelompok yang berharap mendapatkan pembagian lebih baik di dalam pemanfaatan sumber daya dan distribusi pendapatan dan mereka yang berusaha menghalangi. Salah satu contoh kasus perubahan kelembagaan adalah ketika terjadinya revolusi pemerintahan Islam di Iran pada tahun 1979.

Iran dulunya merupakan negara yang identik dengan budaya yang modern dan cenderung sekuler di bawah pemerintahan Shah Reza Pahlevi. Sebenarnya, revolusi Islam yang terjadi di Iran merupakan sebuah anomali  dari  proses  modernisasi  di  negara  tersebut. 

Selama 26 tahun berkuasa, Shah Pahlevi telah melaksanakan beberapa revolusi yang mendorong tercapainya modernisasi. Salah satunya adalah terjadinya Revolusi Putih yang merupakan sebuah proyek besar-besaran pada tahun 1960. Di antara program Revolusi Putih adalah nasionalisasi sumber daya air, pendidikan gratis, pemberantasan korupsi dan buta huruf, pemberian hak mencoblos dalam pemilu untuk perempuan, dan banyak lagi. Namun di luar kebijakan yang terbilang progresif ini, hitung-hitungan ekonomi nampak suram bagi orang kecil.

Setelah itu, pertumbuhan ekonomi mencapai 8%, dengan sepertiga pendapatannya berasal dari minyak. Celakanya, administrasi Shah yang mengejar pertumbuhan mengabaikan pemerataan pendapatan. Dampaknya terasa ketika inflasi meroket ketika boom minyak berakhir pada 1976. Kondisi ekonomi tersebut memicu sebuah revolusi yang datang dari kelompok yang selama ini dianggap terbelakang, yaitu para alim ulama. Kebijakan reformasi agraria mengancam kepemilikan tanah yang selama ini menopang aktivitas-aktivitas keagamaan. Ditambah dengan pemberlakuan undang-undang sekuler yang memungkinkan warga non-muslim untuk memegang jabatan publik, beberapa dari mereka memutuskan turun ke jalan.

Sebenarnya, pada awal tahun 1970-an kaum islamis belum memegang peranan penting dalam gerakan anti-Shah. Afiliasi politik para ulama tersebar: sebagian bersama kaum liberal, sebagian lagi konstitusionalis atau bahkan marxis, dan yang lain memilih tidak berpolitik sama sekali. Pendirian negara Islam adalah gagasan yang terdengar asing.

Ayatollah Khomeini, yang saat itu sedang mengasingkan diri di Iraq karena tindakannya yang mengecam Shah, dari tanah pengasingan ia rajin memberikan ceramah, termasuk tentang pokok-pokok pemerintahan Islam, serta membangun kontak dengan aktivis-aktivis Ikhwanul Muslimin dan militan Palestina yang ia dukung secara finansial. Ceramah-ceramah itu kemudian direkam ke kaset dan disebarkan para pengikutnya yang rajin bolak-balik menembus perbatasan. Hingga tahun-tahun berikutnya, ia terus membuat komunike, kritik, dan polemik yang tidak saja ditujukan kepada pemerintah tetapi juga kepada ulama-ulama dalam negeri untuk memenangkan gagasan negara Islam—kendati belum terang detailnya—yang pada waktu itu belum diterima secara umum.

Puncaknya, pada 1977, tatkala boom minyak mencapai impasnya, inflasi melonjak drastis, pabrik-pabrik gulung tikar, dan angka pengangguran naik, seluruh agitasi Khomeini yang tersebar melalui koran bawah tanah dan kaset mulai diterima sebagai kebenaran oleh massa-rakyat. Ditambah lagi dengan adanya pemakaman Mustofa Khomeini (putra Ayatullah) pesan yang disampaikan semakin kuat, dan melawan kekuasaan Shah adalah jihad yang harus dilaksanakan. Ayatullah Khomeini dinobatkan sebagai symbol untuk perlawanan.

Dengan keadaan yang semakin genting, Shah akhirnya memutuskan untuk pergi ke Mesir tanpa pernah kembali. Pemboman, tembakan, dan perlawanan terus terjadi di Tehran. Ketika Shah pergi, Khomeini kembali ke Iran dengan ditemani oleh para penasihatnya dan juga jurnalis dari seluruh dunia. Kedatangannya disambut hangat oleh seluruh masyarakat Iran. Dalam proses ini, Bargazan ditunjuk menjadi presiden dan akan dibentuk konstitusi baru. Pihak Khomeini dan pengikutnya menginginkan Islam sebagai dasar Negara, sementara pihak Bargazan dan pengikutnya menginginkan demokrasi. Akhirnya, Islam menjadi nilai yang dominan dengan pengaruh demokrasi. Khomeini diberikan jabatan pemimpin tertinggi. Struktur  pemerintahan  Iran  menyiratkan negara  demokratis,  akan  tetapi,  ulama  memiliki peran yang krusial di dalamnya. Sebagai pemimpin tertinggi, Khomeini  memiliki  kewenangan  yang sangat luas, bahkan melebihi presiden.

Dapat disimpulkan, kasus  revolusi  Islam  di  Iran  pada  1979 ternyata memiliki logika yang cukup berbeda. Kenyataannya,  tidak  terjadi  perkembangan  politik dalam  arti  positif  yang  mampu  mendukung  keberlangsungannya rezim. Terlebih lagi, Shah juga tidak  berhasil  membangun  komponen-komponen yang  mendukung  berjalannya  sistem,  sehingga pada akhirnya, republik Islam muncul menggantikan monarki Iran yang sudah berusia 2500 tahun.

Hasil gambar untuk revolusi islam iran

IDENTIFIKASI

Adanya perubahan social ternyata mampu mendorong terjadinya perubahan kelembagaan. Dalam kasus ini, perubahan kelembagaan dipicu oleh adanya ketidakpuasan atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Shah Reza Pahlevi, meskipun kebijakan yang diterapkannya mendorong Iran menuju modernisasi. Adanya ketimpangan pendapatan dan hilangnya lahan-lahan pertanian yang menyebabkan masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani harus pergi menuju kota untuk melakukan urbanisasi, ternyata mendorong munculnya perlawanan dari kelompok alim ulama.

Ayatullah Khomeini memimpin gerakan pemogokan di seluruh negeri yang disebabkan karena Shah Reza Pahlevi berhasil merancang RUU yang menyatakan bahwa dewan yang baru dipilih tidak diwajibkan bersumpah dengan menggunakan Al-Quran. Pemogokan ini menimbulkan penolakan pada RUU tersebut. Khomeini kemudian menyampaikan sebuah khotbah yang menuduh Iran berkolusi dengan Israel dan mengecam Shah Reza Pahlevi, menyebabkan penangkapan yang dilakukan oleh polisi rahasia Iran, SAVAK.

Penangkapan Khomeini oleh SAVAK ini menyebabkan kerusuhan besar-besaran dan menimbulkan reaksi kekerasan oleh pihak aparat keamanan yang menyebabkan kematian ribuan orang.

Adanya revolusi islam ini menyebabkan perubahan yang sangat drastic pada Iran. Sebelumnya, pada pemerintahan Shah Reza Pahlevi, system pemerintahan adalah monarki kuno, yang telah berlangsung selama 2500 tahun. Dengan adanya revolusi Islam ini, system pemerintahan menjadi ajaran teokrasi (velayat-e faqih) yang berupa sebuah Republik Islam. Revolusi ini terjadi dalam dua tahapan. Revolusi tahap pertama bermula pada tahun 1979 yang dipimpin oleh pihak liberal, golongan haluan kiri, dan para pemuka agama. Revolusi tahap kedua terjadi ketika Khomeini naik menjadi pemimpin besar revolusi.

Dampak dari adanya revolusi ini beberapa diantaranya adalah terjadinya kenaikan jumlah penduduk karena adanya larangan untuk melakukan program keluarga berencana, kemudian menurunnya pertumbuhan ekonomi karena adanya embargo minyak Uni Eropa dan sanksi yang diberikan oleh AS terhadap bank sentral Iran, dan juga menurunnya jumlah bioskop (sebelum revolusi berjumlah 450 bioskop, dan pada tahun 2015 turun menjadi 380 bioskop) dan buku yang diproduksi (sebelum revolusi, rata-rata buku yang dicetak per judul adalah 7.000 kopi, sementara kini rata-ratanya turun menjadi hanya 200 kopi).

REFERENSI
Pramono, Budi. 2017. Perubahan Politik Oleh Faktor Agama. Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan.
https://news.detik.com/bbc-world/d-4423984/beda-iran-sebelum-dan-sesudah-revolusi-tahun-1979

Related Articles

0 wanderer:

Posting Komentar