Ekonomi Kelembagaan dan Pertumbuhan Ekonomi

Sasaran pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi, karena dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang baik, dapat mencerminkan kinerja ekonomi secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi menjadi tolak ukur bagaimana negara mampu menyejahterakan masyarakatnya. Banyak cara yang dapat digunakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah melalui perspektif kelembagaan.

📜 Pendekatan Statis: Spesialisasi

Salah satu model pertumbuhan ekonomi yang paling populer dan menjadi tonggak kesuksesan kapitalis di negara maju adalah teori pertumbuhan Harrod-Domar dan Solow melalui fungsi produksinya. Sejak awal, negara kapitalis memiliki stok modal yang tinggi (berwujud tabungan) sehingga memudahkan proses penciptaan proses produksi (melalui investasi). Sebaliknya, di negara berkembang, stok modal sangat rendah sehingga proses investasi berjalan lambat. Biasanya, untuk mengatasi hal ini, negara berkembang melakukan kebijakan Penanaman Modal Asing atau meminta bantuan/hutang terhadap luar negeri. Intinya, investasi harus terus dilakukan karena hal tersebut merupakan satu-satunya sumber pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, dalam perspektif kelembagaan, sumber pertumbuhan ekonomi tidak harus bergantung pada investasi saja. Bahkan, apabila faktor teknologi dianggap konstan (given), pertumbuhan ekonomi juga dapat dicapai. Nah, pertumbuhan ekonomi tanpa adanya perubahan teknologi inilah yang disebut dengan pertumbuhan kasus statis.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam kurva kemungkinan produksi (PPP) berikut:

Dimisalkan suatu negara hanya memproduksi barang X dan Y yang merupakan sumbu horizontal dan vertikal, garis kurva merupakan batas maksimal produksi, sementara titik yang berada pada garis kurva merupakan titik paling efisien karena berarti sumber daya telah dimanfaatkan secara penuh. Apabila titik berada di dalam garis, seperti titik A, maka perekonomian tidak efisien. Dalam kasus ini, perekonomian bisa digerakkan dari titik A menuju titik B tanpa harus mengubah teknologi. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui adanya spesialisasi pekerjaan. Dengan adanya spesialisasi pekerjaan, pekerja dapat mengerjakan tugasnya dengan baik sehingga produktivitasnya akan meningkat dan mutu pekerjaannya akan semakin tinggi.

Agar spesialisasi ini dapat berjalan dengan baik, diperlukan peran kelembagaan, baik formal maupun informal. Dalam kelembagaan formal, tingkat efisiensi diukur dengan rendahnya biaya transaksi, misalnya melalui adanya regulasi maupun memperkuat sistem penegakan.

Bagi kelembagaan informal, seperti agama, budaya, keyakinan, juga turut menentukan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja. Contohnya seperti budaya disiplin dan kerja keras yang kuat diyakini akan memengaruhi produktivitas tenaga kerja. Sebaliknya, apabila budaya yang dianut tidak cukup kuat, maka dapat dipastikan produktivitas yang dihasilkan juga akan rendah.

📜 Pendekatan Dinamis: Perubahan Teknologi

Model sebelumnya adalah model lama yang hanya relevan di masa lalu. Saat ini, hampir sebagian besar produksi dipengaruhi oleh inovasi dan perubahan teknologi. Oleh karenanya, sekarang teknologi tidak dianggap sebagai faktor eksogen dalam proses produksi, tetapi dimasukkan sebagai variabel inti dari fungsi produksi (sejajar dengan modal dan tenaga kerja).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam kurva kemungkinan produksi (PPP) berikut:

DIasumsikan ekonomi beroperasi efisien dan pertumbuhannya ingin ditingkatkan. Maka untuk mencapainya ada dua cara, yaitu meningkatkan jumlah sumber daya dalam proses produksi (input meningkat, output juga akan meningkat). Tipe ini disebut sebagai pertumbuhan ekstensif. Cara kedua adalah dengan meningkatkan produktivitas sumber daya (input tetap dapat menghasilkan output yang lebih besar). Produktivitas tinggi ini disebabkan dari adanya teknologi. Pertumbuhan ini disebut dengan pertumbuhan intensif.

Bagaimana teknologi dapat ditingkatkan?

1. Negara harus mempercepat dan memperkuat kreativitas manusia (individu diberikan kebebasan dan insentif untuk berpikir dan menciptakan hal baru. Masyarakat dilatih untuk berubah dan melawan status quo)
2. Mengupayakan agar pasar modal berfungsi dengan baik.
3. Menciptakan lingkungan yang kompetitif sehingga bisa menekan korporasi untuk terus memperbaiki produknya atau sanggup mengambil resiko.

Schumpeter mengenalkan konsep creative destruction dimana merupakan keberanian untuk merusak konsep lama dan digantikan dengan konsep baru. Contohnya adalah perusahaan yang terus berkembang dan meningkatkan teknologi yang dimilikinya agar dapat terus bersaing di pasar. Dalam jangka panjang, perusahaan ini akan bertahan karena mampu beradaptasi dengan baik.

Sayangnya, di negara berkembang, aspek penelitian dan pengembangan (R&D) masih sangat rendah dan pembiayaannya sedikit sekali, sehingga komitmen untuk mengerjakan perubahan hampir tidak terlihat. Pembiayaan R&D masih bertumpu pada pemerintah sehingga biayanya masih sangat kecil. Seharusnya, swasta juga dapat bergerak untuk mendorong pembiayaan R&D ini.

Hal lain yang bisa dilakukan oleh negara berkembang adalah memperbaiki sektor pendidikan. Dua aspek yang dapat dikerjakan oleh negara berkembang adalah: memberikan kebebasan akademik yang luas sehingga manusia yang bekerja di sektor pendidikan memiliki ruang dan keberanian untuk melakukan eksperimen baru, kemudian meningkatkan anggaran sektor publik sehingga kesempatan untuk mendapatkan pendidikan semakin besar.

📜 Hierarki dan Struktur Kepemilikan Korporasi

Saat ini terdapat tiga pendekatan berbeda dalam menjalankan organisasi ekonomi, yakni teori hak kepemilikan, teori agensi, dan biaya transaksi. Masing-masing menguji organisasi ekonomi dalam skema kontrak, dimana berbeda jauh dengan pandangan neoklasik yang tidak menganggap adanya kontrak.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Secara umum, teori organisasi ekonomi terbagi dalam dua kategori besar, yaitu kontaktual (aliran kelembagaan) dan non-kontraktual (aliran neoklasik). Aliran kontraktual masih dibagi lagi menjadi empat klasifikasi kecil (plus teori pilhan publik). Pendekatan klasik tentu saja ditolak karena tiga hal, yaitu: batas perusahaan dianggap given, hak kepemilikan diasumsikan telah didefinisikan dengan baik, dan pengingkaran kontrak bisa diselesaikan dengan lancar dan tanpa biaya melalui pengadilan. Nyatanya, ketiga asumsi tersebut tidak benar.

Schlicht menganggap perusahaan sebagai kombinasi dari tiga mekanisme organisasi:

1. Pasar internal dengan pertukaran
   Merujuk pada motivasi pekerja dalam struktur insentif. Kontrol dilakukan melalui penetapan harga.
2. Mekanisme perintah/komando
   Menyebabkan perusahaan seperti 'pulau kekuasaan' yang dapat menggantikan pasar (perusahaan punya otoritas untuk memutuskan kemauannya tanpa harus didikte oleh mekanisme pasar).
3. Mekanisme kebiasaan.
   Melihat perusahaan sebagai 'suku kecil' dengan peran sosial yang saling menutup dan melekat dalam pembagian kerja. Proses inilah yang nantinya akan menimbulkan budaya korporasi.

Disepakati bahwa pengertian organisasi adalah kesepakatan perencanaan untuk mengumpulkan sumber-sumber daya produktif guna mengejar satu atau beberapa tujuan. Dalam praktik organisasi ekonomi yang lebih konkret, Hage dan Finsterbusch mengidentifikasi empat model organisasi yang efektif untuk diterapkan:

1. Model birokrasi-mekanik
   adalah model yang cocok untuk produksi dengan teknologi sederhana dalam pasar yang besar. Model ini menekankan produktivitas, efisiensi, dan produksi massal dengan modal yang intensif.
2. Model profesional-organik
   tipe yang tepat untuk produksi dengan teknologi kompleks dengan pasar yang kecil. Menekankan pada inovasi, kualitas produk, dan jasa yang dibuat untuk kebutuhan pelanggan.
3. Model kerajinan tradisional
   bentuk organisasi yang tepat untuk produksi sederhana dengan pasar yang kecil.
4. Model perpaduan organik-mekanik
   model untuk produksi dengan teknologi yang kompleks dan pasar yang besar. Model ini menekankan pada efisiensi dan inovasi, kuantitas dan kualitas, serta jasa maupun beragam pelanggan dan produktivitas.

📜 Tata Kelola Perusahaan dan Restrukturisasi Korporasi

Dalam pendekatan ekonomi biaya transaksi, perusahaan (firms) dilihat sebagai struktur tata kelola (governance structures), menggantikan pandangan aliran neoklasik yang menempatkan perusahaan sebagai fungsi produksi. Dalam pendekatan neoklasik, kuantitas input digunakan dalam proses produksi yang telah terspesifikasi, yakni melihat teknologi sebagai faktor eksogen yang akan menentukan kuantitas output. Dalam tradisi ekonomi biaya transaksi, perbedaan derajat sisa stok dari input yang berlainan akan mempengaruhi perilaku pemilik modal; ketidakmampuan untuk mengamati kualitas atau upaya akan mempengaruhi efektivitas dari input-input yang lain; kualitas manajerial akan menentukan seberapa baik input-input bila dikombinasikan; dan seterusnya.mekanisme tersebut berlangsung untuk menghindari terjadinya masalah biaya transaksi. 

Oleh karena itu sejak pandangan neoklasik mendominasi teori ekonomi dalam beberapa dekade terakhir, pendekatan yang dimunculkan oleh ekonomi biaya transaksi ini bisa disebut sebagai hal yang dramatis dan revolusioner.

Ada beberapa mekanisme untuk mengontrol manajemen yang terdapat dalam kelola korporasi

1. Model komisaris (the board of directors model): pemegang saham memilih komisaris bertidak mewakili kepentingan mereka, dan badan ini sbeliknya memonitor manajemen puncak dan meratifikasi keputusan penting. Badan ini juga terdiri dari eksekutif (yaitu tim manajemen) dan direktur non-eksekutif yang orang luar.
2. Model perjuangan perwakilan (proxy fights model): tentu saja, jika kinerja anggota komisaris cukup buruk maka pemegang saham dapat menggantikannya.
3. Model pemegang saham besar (large shareholders model): pemegang saham kecil memiliki sedikit insetif untuk memonitor manajemen atau meluncurkan model perjuangan perwakilan.
4. Model pengambilalihan paksa (hostile takeovers model): pengambilalihan paksa pada prinsipnya merupakan mekanisme yang jauh lebih kuat untuk mendisiplinkan manajemen, karena model ini memungkinkan seseorang yang berhasil mengidentifikasi kinerja perusahaan kurang baaik bakal mendapatkan penghargaan yang besar.
5. Model struktur keuangan (financial structure model): sumber disiplin lain yang penting bagi manajer adalah adanyaa insentif yang diberikan melalui struktur keuangan korporasi, khususnya pilihan perusahaan dalm melakukan utang (debt). 

Sumber: Yustika, Ahmad Erani. 2012. Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori, dan Kebijakan. Jakarta: Erlangga.

Read More

Asty Annisawati

Share Tweet Pin It +1

0 Comments

Teori Perubahan Kelembagaan

Kelembagaan bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan zaman, karena itulah perubahan kelembagaan memiliki dua dimensi, yaitu perubahan konfigurasi antarpelaku ekonomi akan memicu terjadinya perubahan kelembagaan (dalam pendekatan ini, perubahan kelembagaan dianggap sebagai dampak dari perubahan pelaku ekonomi) dan perubahan kelembagaan yang sengaja didesain untuk memengaruhi kegiatan ekonomi (kelembagaan ditempatkan sebagai instrumen untuk mengatur kegiatan ekonomi, termasuk aktor ekonomi yang terlibat).

Perubahan kelembagaan ini sama pentingnya dengan desain kelembagaan, karena itulah dibutuhkan beberapa teori sebagai pemandu proses perubahan kelembagaan.

📜Perubahan Kelembagaan dan Transformasi Permanen

Perubahan kelembagaan berarti terjadi perubahan dalam regulasi dan organisasi, perilaku, dan pola interaksi. Arah perubahan ini disebabkan oleh meningkatnya perbedaan prinsip-prinsip dan pola umum dalam kelembagaan yang saling berhubungan, sementara dalam waktu yang sama terjadi peningkatan kebutuhan untuk melakukan integrasi dalam sistem sosial yang kompleks.

Perubahan kelembagaan ini mendorong perubahan kondisi, yang kemudian mendorong penyesuaian baru yang diperlukan melalui faktor eksternal (feedback) dan faktor internal (melalui internalisasi potensi produktivitas dan pemanfaatan sumber daya untuk menciptakan keseimbangan baru).

Dengan demikian, perubahan kelembagaan adalah:

Proses transformasi permanen yang merupakan bagian dari pembangunan.

Tujuan dari perubahan ini adalah untuk menginternalisasikan potensi produktivitas yang lebih besar dari perbaikan pemanfaatan sumber daya yang secara simultan akan menciptakan keseimbangan baru.

Lima proporsi yang mendasari karakteristik dari perubahan kelembagaan adalah:

1. Interaksi kelembagaan dan organisasi yang terjadi terus-menerus di dalam setting ekonomi kelangkaan, dan kemudian diperkuat oleh kompetisi, merupakan kunci terjadinya perubahan kelembagaan.
2. Kompetisi akan membuat organisasi menginvestasikan keterampilan dan pengetahuan untuk bertahan hidup. Jenis keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan oleh individu dan organisasinya akan membentuk perkembangan persepsi tentang kesempatan dan pilihan yang mengubah kelembagaan.
3. Kerangka kelembagaan mendikte jenis keterampilan dan pengetahuan yang dianggap memiliki hasil maksimum.
4. Persepsi berasal dari konstruksi/bangunan mental para pemain/pelaku.
5. Cakupan ekonomi, komplementaritas, dan eksternalitas jaringan matriks kelembagaan menciptakan perubahan kelembagaan yang meningkat dan memiliki jalur ketergantungan.

Perubahan kelembagaan juga bisa muncul dari perubahan tuntutan pemilih atau perubahan kekuasaan pemasok kelembagaan (pemerintah). Perubahan kelembagaan juga dapat muncul dari sisi atas (supply) yang berupa hasil regulasi dari pihak yang memiliki otoritas, maupun dari sisi bawah (demand) dimana merupakan hasil pertarungan antarpelakunya.

North juga percaya bahwa terdapat dua faktor utama sebagai cara untuk memahami perubahan dinamika kelembagaan. Pertama, perubahan kelembagaan sebagai hubungan simbiotik antara kelembagaan dan organisasi yang mengelilingi di sekitar struktur insentif yang disediakan oleh kelembagaan. Kedua, perubahan kelembagaan sebagai proses umpan balik dimana individu merasa dan bereaksi terhadap perubahan berbagai kesempatan.

Perubahan kelembagaan ini tidak terjadi dengan cepat dan tanpa hambatan. Sebaliknya, walaupun proses kelembagaan ini terjadi secara permanen, proses kelembagaan penuh liku dan tidak selalu menuju pada perbaikan efisiensi.

📜Perubahan Kelembagaan dan Kelompok Kepentingan

Sebenarnya, bagaimana proses dari perubahan kelembagaan itu sendiri? Menurut North, proses perubahan kelembagaan dapat digambarkan sebagai berikut:

Perubahan harga relatif mendorong satu atau dua pihak mengadakan pertukaran (politik atau ekonomi) untuk menunjukkan bahwa satu atau kedua belah pihak dapat bekerja lebih baik dengan kesepakatan atau kontrak yang telah diperbarui. Karena kontrak disusun dalam peraturan yang hierarkis, renegosiasi tidak mungkin dilakukan tanpa adanya restrukturisasi peraturan yang lebih tinggi (dan renegosiasi juga memerlukan biaya yang besar).

Terdapat dua cara untuk menganalisis perubahan kelembagaan: pertama, pendekatan biaya dan manfaat (cost and benefit) yang meyakini bahwa kekuatan motif dapat membangun kelembagaan menjadi lebih efisien. Pendekatan ini biasa disebut 'teori naif' dari perubahan kelembagaan. Kedua, memandang perubahan kelembagaan sebagai hasil perjuangan antara kelompok-kelompok kepentingan, yang kemudian disebut sebagai teori kelompok kepentingan dalam perubahan kelembagaan.

Teori naif fokus pada hasil perubahan kelembagaan dan menyatakan bahwa kelembagaan yang efisien bisa muncul secara otomatis walaupun semu. Sementara teori kelompok kepentingan menekankan pada proses yang mendorong ke arah perubahan kelembagaan.

Sementara, Hira dan Hira menjelaskan perubahan kelembagaan dari perspektif yang berbeda, yaitu perubahan kelembagaan terjadi sebagai reaksi dari faktor ekonomi baru, yang biasanya direfleksikan dengan adanya perubahan harga relatif dan selera. Selain itu, wirausahawan mengeksploitasi seluruh potensi yang terdapat dalam sebuah sistem kelembagaan, yang ujungnya akan menghasilkan perubahan yang inovatif.

Namun, kesimpulan tersebut bisa menyesatkan karena tiga alasan:

1. Karena masalah free-rider : perubahan kelembagaan tidak perlu terjadi meskipun terdapat tuntutan bagi berlangsungnya perubahan kelembagaan.
2. Sekalipun kelompok-kelompok dari individu secara sukarela menyetujui terhadap kesepakatan kelembagaan baru yang menghasilkan keuntungan bersih, di mana diharapkan laba tersebut bisa positif untuk masing-masing individu, tetap saja kesepakatan itu tidak akan meningkatkan keuntunga  sosial.
3. Interpretasi terhadap perubahan kelembagaan yang efisien mengabaikan distribusi kekuasaan di dalam ekonomi.

Dengan begitu, perubahan kelembagaan merupakan hasil perjuangan antara berbagai kelompok yang berharap mendapatkan pembagian lebih baik di dalam pemanfaatan sumber daya dan distribusi pendapatan dan mereka yang berusaha menghalangi. Empat hal yang meliputi individu atau kelompok yang berusaha mengubah kesepakatan kelembagaan atau lingkungan kelembagaan, bisa dipertimbangkan sebagai sumber perubahan:

1. Perubahan harga relatif dalam jangka panjang bisa mendorong ke peningkatan aktivitas ekonomi tertentu atau membuat aktivitas ekonomi baru. Jika kelembagaan ekonomi yang sedang berjalan tidak cocok untuk meningkatkan atau menciptakan aktivitas ekonomi baru, maka orang-orang akan memiliki rangsangan untuk melakukan perubahan kelembagaan.
2. Kesempatan teknologi baru bisa menciptakan pendapatan yang potensial, yang hanya dapat ditangkap jika kelembagaan ekonomi yang sedang berjalan dapat diubah. Sumber perubahan kelembagaan ini terjait dengan poin sebelumnya, karena perubahan harga relatif dalam jangka panjang merupakan alasan utama untuk mengadopsi kesempatan teknologi baru di dalam kegiatan ekonomi.
3. Kesempatan dalam mencari rente dapat memicu kelompok kepentingan melakukan perubahan kelembagaan guna menyesuaikan sewa dan redistribusi pendapatan sesuai keinginannya. Kesempatan ini bisa muncul karena terjadi perubahan dalam sistem ekonomi.
4. Perubahan dalam sikap kolektif bisa juga menyebabkan perubahan kelembagaan.

Scott mengidentifikasi empat fase dimana perubahan kelembagaan terjadi dalam konteks historis, dimana perubahan kelembagaan dipicu oleh otoritas formal (regulasi) maupun informal (kesepakatan maupun nilai yang berkembang):

1. Perubahan spontan dan tidak berlanjut oleh revolusi dan penaklukan
2. Perubahan spontan dan ikremental dari pemanfaatan tradisi dan perilaku umum
3. Perubahan ikremental oleh proses pengadilan dan evolusi undang-undang umum
4. Perubahan ikremental yang dilakukan oleh imperialis, birokrasi, atau politik

Dua faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan kelembagaan adalah:

1. Permintaan dari pelaku (contoh: tenaga kerja dalam perusahaan). Contohnya ketika para tenaga kerja menuntut kenaikan upah dengan cara mogok kerja, ketika keadaan sudah tidak dapat dikendalikan, para pemilik modal mau tidak mau akan menuruti permintaan tersebut agar perusahaan dapat kembali berjalan seperti sedia kala. Proses ini tentu telah mengubah kelembagaan.
2. Penawaran dari lembaga yang memiliki otoritas spesifik (contoh: perubahan undang-undang oleh pemerintah). Contohnya ketika pemerintah tiap tahun meningkatkan upah minimum. Perusahaan mau tidak mau harus mengikuti regulasi yang telah ditetapkan pemerintah tersebut.

Selain itu, terdapat juga dua tipe perubahan kelembagaan berdasarkan proses yang dilakukan, yaitu perubahan kelembagaan terinduksi (modifikasi/penggantian kesepakatan kelembagaan yang telah ada/menambahkan kesepakatan kelembagaan baru yang dieksekusi, diorganisasi, atau diinisiasi oleh kelompok untuk menyikapi kesempatan yang bisa memberikan keuntungan), selain itu juga ada perubahan kelembagaan yang dipaksakan (sama dengan sebelumnya, hanya saja dieksekusi oleh tata pemerintahan atau hukum)

📜Alat Ukur dan Variabel Perubahan Kelembagaan

Tolak ukur secara makro maupun mikro alat ukur ini sangat dibutuhkan oleh para pengambil kebijakan sehingga mereka mengetahui jenis kebijakan mana yang sedang dibutuhkan. Untuk mencapai perupahan dalam kelembagaan harus dibuat detail rancangan tindakan yang akan dilakukan serta efek apa yang mau ditimbulkan seperti pada level makro maka otoritas pemerintah lah yang bergerak. Dalam proses transisi pasti ada beberapa kebijakan yang akan dirubah dan pastinya akan bersinggungan dengan kebijakan lain misalnya saja lahan public seperti masalah free riders dan sebagainya. Pada level mikro perubahan kelembagaan terjadi pada pemilik modal dengan tenaga kerjapada zaman dalu keuntungan lebih kepada budak tetapi di era sekarang ini lebih kepada pemilik modal. Dalam perubahan kelembagaan informal berasal dari reputasi, kredibilitas, dan konsensus basis-basis kelembagaan informal ini apabila dicapai dengan benar akan menopang kinerja.

📜Organisasi, Pembelajaran, dan Perubahan Kelembagaan

Dalam konteks ekonomi, perubahan kelembagaan selalu dikaitkan dengan atribut keuntungan yang bakal dinikmati oleh pelaku yang terlibat di dalamnya. Dengan diktum ini, perubahan kelembagaan memiliki keuntungan bagi masyarakat hanya jika biaya-biaya yang muncul akibat perlindungan hak-hak lebih kecil ketimbang penerimaan dari alokasi sumber daya yang lebih baik. Apabila biaya yang muncul terlalu tinggi, mungkin diperlukan langkah untuk mendesain kelembagaan non pasar dalam rangka mencapai alokasi sumber daya lebih efisien. Tentu saja, salah satu kelembagaan nonpasar datang dari pemerintah/negara. Dalam posisi ini pemerintah mengintroduksi kebijakan yang bisa memengaruhi aktivitas ekonomi. Pada kasus di sektor pertanian, misalnya, persoalan yang umum dijumpai adalah keengganan petani untuk mengambil resiko apabila dihadapkan dengan penggunaan/perubahan teknologi. Pemerintah dapat memengaruhi atau mengubah sikap tersebut dengan mengeluarkan kebijakan, misalnya, penjaminan risiko sehingga petani mau mengambil kesempatan untuk mengadopsi teknologi baru. Bila jalur ini berhasil, maka proses perubahan kelembagaan akan terjadi.\

Dalam praktiknya, kegiatan transaksiekonomi akan selalu memakai satu di antara dua instrumen berikut: pasar atau organisasi. Menurut Coase, pasar dan organisasi merupakan dua tipe ideal koordinasi dalam proses transaksi pertukaran. Pasar yang ideal dikarakteristikan oleh fakta bahwa hukum harga sebagai ‘kecukupan statistik’ bagi sumber pengambilan keputusan individu. Sebaliknya, organisasi yang ideal dicirikan sebagai keseluruhan bentuk koordinasi transaksi yang tidak menggunakan instrumen harga untuk mengomunikasikan informal di antara pelaku-pelaku transaksi.

Perubahan kelembagaan bisa dipetakan dalam dua tahapan berikut: peningkatan pendapatan (increasing return) dan pasar tidak sempurna (imperfect market) yang mengakibatkan tingginya biaya transaksi.

Sumber: Yustika, Ahmad Erani. 2013. Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori, dan Kebijakan. Erlangga

Read More

Asty Annisawati

Share Tweet Pin It +1

0 Comments

Identifikasi Masalah Ekonomi Politik

Hai, kali ini aku akan membahas sedikit mengenai sebuah topik yang sedikit kurang update, tetapi hingga saat ini belum ditemukan penyelesaiannya. Kira-kira apa ya?

Teman-teman tahu proyek meikarta?

Meikarta merupakan proyek kota terencana yang dibangun oleh PT Lippo Karawaci Tbk di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Proyek ini resmi diluncurkan bertepatan pada hari kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2017 lalu. Proyek ini merupakan salah satu proyek terbesar yang pernah dibuat oleh Lippo. Meikarta ini rencananya akan dibuat menjadi sebuah kota baru yang keindahan dan kemajuannya melebihi Kota Jakarta. Estimasi pembangunannya mencapai 243 triliun, dan luas lahan yang digunakan mencapai 500 hektar.

Pada awal peluncurannya, proyek ini terlihat sangat menarik. Rencananya, pengembang akan membangun 100 gedung pencakar langit lengkap dengan fasilitas kota modern, seperti area perbelanjaan, hotel, pariwisata, rumah sakit, sekolah, dan perkantoran. Dalam tahap pertama, pengembang akan membangun 250.000 rumah dan unit apartemen.

Hal menariknya adalah, harga jual apartemen Meikarta dibanderol sangat murah, yakni hanya 127 juta untuk tipe yang paling kecil. Hal ini membuat banyak orang berbondong-bondong untuk membeli unit apartemen di Meikarta. Apalagi, letaknya yang strategis di Cikarang, yang terkenal sebgaai kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara, membuat proyek ini terlihat begitu menjanjikan.

Seiring berjalannya waktu, satu demi satu masalah mulai muncul ke permukaan. Pada Oktober 2018, KPK menangkap Bupati Bekasi, beberapa pejabat di Pemkab Bekasi, dan Direktur Lippo Group karena dugaan suap perizinan proyek Meikarta sebesar 19 miliar lebih. Uang tersebut digelontorkan demi mulusnya perizinan proyek Meikarta.

Sebelumnya, memang sudah tercium kecurigaan dari proyek ini, karena menurut wakil gubernur Jawa Barat, luas lahan yang diizinkan hanya 84,6 hektar. Selain itu, kepastian mengenai kapan pembangunan apartemen selesai pun tidak jelas. Proses pembangunan Meikarta seakan berjalan di tempat. Apalagi pembeli tidak dapat membatalkan pembelian apartemen, karena proses KPR telah berjalan dan tinggal menunggu proses penyerahan kunci.

Perizinan Meikarta menjadi perbincangan yang luas di berbagai media dan masyarakat. Bahkan di kalangan para pejabat publik, Meikarta ramai dibicarakan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa pemerintah hanya mengizinkan peruntukan lahan sebesar 84,6 hektar. Pemprov tidak dapat mengeluarkan izin untuk lahan 500-2.200 hektar karena terkendala aturan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW).

Melalui kasus ini, kita dapat mengetahui bahwa terjadi perilaku pemburu rente yang dilakukan oleh pihak pengembang, yaitu dengan cara melakukan kegiatan penyuapan dan negosiasi untuk mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu kemulusan perizinan lahan untuk proyek Meikarta. Pihak Lippo memiliki kedekatan dengan para pejabat publik setempat, yang mana hal ini memudahkan mereka untuk mendapatkan apa yang diinginkan, seperti perizinan lahan, perlindungan dari pemerintah, dan akses informasi dan komunikasi yang lebih mudah. Para pejabat diuntungkan dengan adanya imbalan suap dan adanya peluang untuk melakukan kolusi dan korupsi.

https://id.wikipedia.org/wiki/Meikarta

Lamudi. 2019. Begini Kondisi Terakhir Proyek Apartemen Meikarta, Agustus 2019. (https://www.lamudi.co.id/journal/kondisi-terakhir-proyek-apartemen-meikarta/) diakses pada 29 September 2019.

Editor. 2018. Melihat Solusi Polemik Proyek Meikarta di Jawa Barat. (https://kumparan.com/@kumparannews/melihat-solusi-polemik-proyek-meikarta-di-jawa-barat) diakses pada 29 September 2019.

Read More

Asty Annisawati

Share Tweet Pin It +1

0 Comments

Senandika Sawit

Sumber: Lê Tân on Unsplash

Sayang, mungkin mereka buta

Atau lupa

Pura-pura tak acuh

Dilahap merah yang melahap

Bukti baktiku padamu

Namaku sawit.

Aku adalah pohon yang begitu dicintai. Dicintai karena aku membawa kebanggaan, membawa manfaat, dan membawa keuntungan. Tetapi, seseorang berkata semakin terang sebuah cahaya, semakin gelap bayangan yang mengikutinya. Banyak juga yang membenciku. Dibenci karena aku membawa kerusakan, polusi, dan sakit. Kalian mungkin tahu, berita dan cerita yang kini menjadi buah bibir di negeri kita.

Kebakaran itu. Katanya salahku. Padahal masih abu-abu, mungkin itu karena iklim kemarau, atau mungkin ada tangan-tangan nakal yang ingin mencuri langkah terlebih dahulu. Itu bukan aku, itu mereka yang nakal. Lihat saja, aku melawan. Sudah kukerahkan usahaku untuk melakukan penanaman sawit yang berkelanjutan tanpa membuka lahan baru. Sudah kukerahkan upayaku untuk memadamkan kebakaran itu. Sudah kukerahkan berbagai peraturan dan undang-undang agar mereka tidak bisa leluasa dan sembarangan. Aku ingin tanah tempatku berpijak adalah tanah yang diberkati, bukan dicuri. Aku masih ingin berdampingan dan tumbuh bersama kalian.

Sudah lama aku hanya diam tegak menghadang badai, kini aku ingin sedikit bicara mengungkapkan isi hati:

Seperti cinta yang tulus, aku tumbuh, berbunga, dan berbuah yang akhirnya hasilnya kalian ambil. Buah cintaku kalian olah dan sebarluaskan, menjadi berbagai macam kosmetik, seringkali kalian gunakan sebagai bahan masak-memasak untuk menyambung hidup, pakaian, atau kalian gunakan sebagai bahan bakar terbarukan untuk kendaraan kalian.

Bahkan kini, aku telah membawa negara kalian ke tingkat yang lebih tinggi lagi—Indonesia sebagai negara produsen dan pengekspor terbesar minyak kelapa sawit di dunia! Ah, betapa bangga dan bahagianya aku. Di tengah begitu banyaknya kesulitan dan rintangan, aku bahagia karena benih cintaku dapat beranak-pinak hingga menghasilkan dampak yang begitu besarnya.

Bahkan aku bahagia karena ternyata aku mampu memberikan kalian kehidupan yang layak. Berjuta-juta masyarakat Indonesia menggantungkan mata pencahariannya dari industri yang mengolahku. 10 juta masyarakat keluar dari jerat kemiskinan dan kekurangan karenaku. Para pekerja yang rela jauh dari sanak saudaranya untuk berlelah-lelah merantau merawatku agar bulir keringatnya dapat ditukar dengan setumpuk uang untuk menyambung hidup. Betapa aku tidak tega mematahkan semangat dan peluh yang telah mereka kucurkan untukku.

Maaf bagi kalian yang masih merasa merugi karenaku. Mungkin aku belum cukup kuat, mungkin juga aku belum cukup baik. Masih panjang jalan terjal yang harus kita lewati bersama, tapi kuharap kalian bersedia melapangkan dada. Kuharap kalian masih ingin mengulurkan tangan untuk membantu, karena aku dan sebagian masyarakat lainnya, menggantungkan harapan kami pada uluran tangan kalian.

Tapi ingatlah,

Aku mencintai kalian, seperti rasa cinta yang kalian berikan padaku. Bersama-sama, perlahan rasa cinta itu menumbuhkan kekuatan bagi kita. Kekuatan untuk menghadapi berbagai badai dan topan yang menghalau. Kekuatan untuk terus berjuang bersama, saling menguatkan dan membutuhkan. Kekuatan untuk menjaga lingkungan kita bersama, agar aku dan kamu dapat terus hidup berdampingan.

Cinta itu,

kini,

menghasilkan kekuatan bagi Indonesia kita.

Read More

Asty Annisawati

Share Tweet Pin It +1

0 Comments

Teori Modal Sosial - Networking, Penting?

Kalian mungkin pernah mendengar tentang ilmu sosiologi, yaitu ilmu yang mempelajari perilaku individu, baik antar individu, kelompok, atau lembaga. Nah, biasanya ilmu sosiologi dan ekonomi ini seringkali dianggap bertentangan. Misalnya, dalam mengidentifikasi persoalan tentang pembangunan, pendekatan ilmu ekonomi (baik klasik/neoklasik) menganggap bahwa kelembagaan informal tidak memiliki pengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Sebaliknya, ilmu sosiologi menentang asumsi rasionalitas material sebagai desain pembangunan.

Tapi, lama-kelamaan jarak itu semakin kabur, kesenjangan itu semakin dekat, salah satunya karena dijembatani oleh adanya teori modal sosial.

📜Akar dan Definisi Modal Sosial

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Pierre Bourdieu yang dipublikasikan dalam bahasa Prancis pada tahun 1970-an dan kurang mendapat perhatian dari para ahli, tetapi setelah James S. Coleman mempublikasikan topik yang sama pada tahun 1993, barulah para intelektual mulai menaruh perhatian pada topik ini.

Kenapa topik ini mendapatkan begitu banyak perhatian? Hal ini karena cakupan dan relevansi topik modal sosial ini sangat kasat mata. Berbeda dengan dua modal yang lebih dulu populer, yaitu modal ekonomi (capital) dan modal manusia (human capital), modal sosial baru bisa terjadi apabila ia berinteraksi dengan struktur sosial. Pada modal ekonomi, kita dapat melakukan aktivitas ekonomi tanpa harus terpengaruh dengan struktur sosial, begitu juga dengan modal manusia.

Menurut James S. Coleman sendiri, modal sosial bukanlah sebuah entitas tunggal, tetapi majemuk yang mengandung dua elemen:

• Modal sosial mencakup beberapa aspek dari struktur sosial
• Modal sosial memfasilitasi tindakan tertentu dari para aktornya di dalam struktur tersebut

Banyak intelektual yang mencoba mengartikan teori modal sosial ini, tetapi definisi tersebut akhirnya disatukan dalam tiga konsep besar, yaitu:

• Coleman: fokus melihat modal sosial sebagai struktur hubungan sosial, khususnya peran modal dalam mengakuisisi modal manusia
• Bourdieu: lebih peduli pada kemampuan modal sosial dalam menghasilkan sumber daya ekonomi
• Putnam: menekankan hubungan kerja sama yang memapankan demokrasi melalui keanggotaan kelompok sipil

Melalui serangkaian pengertian tersebut, terdapat sebuah aforisme (pernyataan singkat) terkenal yang menyatakan bahwa "It's not what you know, it's who you know that matters" Dengan adanya dasar tersebut, modal sosial bisa merujuk pada norma atau jaringan yang memungkinkan orang untuk melakukan tindakan kolektif.

Kemudian, apa saja bentuk-bentuk dari modal sosial? Coleman menyebutkan setidaknya terdapat tiga bentuk dari modal sosial:

• Struktur kewajiban (obligations), ekspektasi, dan kepercayaan
  Nah, dalam konteks ini, bentuk modal sosial tergantung dari dua elemen kunci, yaitu kepercayaan dari lingkungan sosial dan perluasan aktual dari kewajiban yang sudah dipenuhi. Dari perspektif ini, dapat disimpulkan bahwa individu yang tinggal dalam struktur sosial dengan tingkat kepercayaan tinggi memiliki modal sosial yang lebih baik.
  Dalam modal sosial yang bertumpu pada kepercayaan dan ekspektasi, seseorang yang dianggap jujur dan reputasinya bagus akan lebih mudah mendapatkan penghargaan daripada individu yang tidak memiliki kredibilitas. Modal sosial dalam bentuk inilah yang dapat ditransformasikan menjadi keunggulan untuk mendapatkan benefit ekonomi.

• Jaringan informasi
  Informasi sangat penting karena kita bertindak sesuai dengan informasi yang kita miliki. Tetapi, ingat bahwa informasi mahal harganya. Individu yang memiliki jaringan yang lebih luas akan lebih mudah (dan murah tentunya) untuk mendapatkan informasi (modal sosialnya tinggi). Implikasinya, keputusan yang dilakukan bisa diambil secara tepat dan cepat sehingga menghasilkan keuntungan.

• Norma dan sanksi yang efektif
  Norma dalam sebuah komunitas yang mendukung individu untuk mendapatkan prestasi tentu saja merupakan salah satu modal sosial yang penting. Norma lebih berorientasi untuk menyiapkan kerangka budaya yang memberi arahan dan keamanan bagi kehidupan yang lebih baik. Contohnya, norma yang mengucilkan orang yang suka bermalas-malasan akan mendorong komunitas di mana norma tersebut diterapkan untuk menjadi lebih rajin.

Menurut Lina dan Von Bern, modal sosial juga memberikan sumbangan positif dan dapat memperkuat kinerja organisasi. Dengan kata lain, modal sosial dapat menjadi aset bagi suatu organisasi maupun anggotanya. Lebih spesifiknya lagi, modal sosial dapat:

• Memengaruhi kesuksesan pekerjaan/profesional
• Membantu pekerja menemukan pekerjaan dan menciptakan portofolio pekerja yang lebih baik di organisasi
• Memfasilitasi pertukaran sumber daya antarunit
• Memotivasi pembaruan/kebaruan, penciptaan modal intelektual, dan efisiensi multifungsi kelompok
• Mengurangi perubahan pekerjaan karyawan
• Memperkuat hubungan dengan pemasok, jaringan produksi regional, dan pembelajaran organisasi

Melalui uraian diatas, secara umum teori modal sosial ini dapat didekati melalui dua perspektif, yaitu:

• Perspektif pelaku (Bourdieu): melihat modal sosial berisi sumber daya dimana pelaku individu dapat menggunakannya karena kepemilikannya terhadap jaringan secara eksklusif.
• Perspektif masyarakat (Putnam): melihat modal sosial sebagai barang publik yang diatur oleh organisasi dan jaringan horizontal yang eksis dalam masyarakat.

Coleman sendiri melihat dari dua sudut pandang sekaligus, tetapi dengan cakupan yang lebih luas mengenai bentuk modal sosial, termasuk ekspektasi, norma, dan sanksi.

📜Modal Sosial: Empat Perspektif

Mengapa sumber daya yang melekat dalam jaringan sosial dapat memperkuat pencapaian sebuah tindakan? Untuk menjawab pertanyaan ini, terdapat empat argumen:

• Aliran informasi. Dalam pasar yang tidak sempurna, ikatan sosial dalam posisi strategis dapat menyediakan individu dengan informasi yang berguna. Dengan adanya informasi yang berguna ini, berarti individu tersebut dapat mengurangi biaya transaksi untuk melakukan tindakan ekonomi.
• Ikatan sosial bisa memengaruhi pelaku. Contohnnya seperti supervisor organisasi yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan.
• Ikatan sosial mungkin diberikan oleh organisasi atau pelakunya sebagai sertifikasi kepercayaan sosial individu, yakni sesuatu yang merefleksikan aksesibilitas individu terhadap sumber daya lewat jaringan dan relasi yang dimiliki.
• Hubungan sosial diekspektasikan dapat memperkuat kembali identitas dan pengakuan. Penguatan kembali sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan mental dan pembagian sumber daya.

Konsep modal sosial ini tidak dipakai secara tunggal, tetapi memiliki dimensi yang multispektrum. Hingga saat ini terdapat empat cara pandang terhadap modal sosial, diantaranya adalah:

1. Pandangan Komunitarian
   Pandangan ini menyamakan modal sosial dengan organisasi lokal, seperti klub, asosiasi, dan kelompok sipil. Komunitarian melihat jumlah dan keeratan kelompok dalam sebuah komunitas merupakan sesuatu yang baik dan bernilai positif bagi kesejahteraan komunitas.
2. Pandangan Jejaring (network)
   Pandangan ini menekankan pentingnya asosiasi vertikal dan horizontal diantara orang-orang yang dan relasinya dengan organisasi lain. Jejaring modal sosial sebagai ikatan karena kekuatan hubungan di dalam sebuah komunitas bisa memberikan sebuah identitas dan tujuan bersama.
3. Pandangan Kelembagaan
   Pandangan ini menganggap bahwa vitalitas jaringan komunitas dan masyarakat sipil merupakan produk dari sistem politik, hukum, dan lingkungan kelembagaan.
4. Pandangan Sinergi
   Pandangan ini berupaya mengintegrasikan konsep jejaring dan kelembagaan. Sinergi antara pemerintah dan warga negara didasarkan atas prinsip komplementer (hubungan saling menguntungkan) dan kelekatan (sifat dan luas ikatan yang dapat menghubungkan warga negara dengan pejabat publik).

📜 Modal Sosial: Implikasi Negatif

Meskipun konsep modal sosial ini telah diakui eksistensinya dan relevansinya dalam dataran teoritis maupun empiris, namun masih banyak ketidaksepakatan menyangkut beberapa hal mendasar sehingga menimbulkan kontroversi yang tak berujung. Setidaknya, kontroversi menyangkut konsep modal sosial ini bisa dibagi dalam empat isu yang ditunjukkan oleh tabel di bawah ini:

Isu	Isi	Masalah
Aset kolektif atau individu? (Coleman, Putnam)	Modal social sebagai asset kolektif	Membaur (confounding) dengan norma dan kepercayaan
Closure atau jaringan terbuka? (Bourdieu, Coleman, Putnam)	Kelompok harus tertutup dan rekat (dense)	Visi kelas masyarakat dan ketiadaan mobilitas
Fungsional (Coleman)	Modal social diindikasikan oleh efeknya terhadap tindakan tertentu (particular)	Tautologi (sebab ditentukan oleh efek yang dihasilkan)
Kontroversi mengenai pengukuran (Coleman)	Tidak bisa dikuantifikasi	Heuristik, tidak dapat disalahkan (not falsifiable)

Di luar kontroversi di atas, bahasan mengenai konsep ini selama ini didominasi oleh cara pandang yang terlalu positif. Artinya, menempatkan modal sosial sebagai variabel yang dapat memberikan manfaat bagi kepentingan bersama. Padahal, modal sosial yang bertumpu pada interaksi antar manusia dalam struktur sosial yang inheren di dalamnya, bisa saja menimbulkan implikasi negatif, misalnya bagi alokasi kegiatan ekonomi.Setidaknya, terdapat empat konsekuensi negatif dari modal sosial:

• Ikatan sosial yang terlalu kuat cenderung akan mengabaikan atau membatasi akses pihak luar memeroleh peluang yang sama dalam melakukan kegiatan ekonomi, misalnya untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan, secara lebih jauh ikatan sosial dapat menjadi sumber diskriminasi laten yang merusak iklim persaingan sehat.
• Sangat mungkin terjadi dalam sebuah kelompok terdapat beberapa individu yang berpotensi mengganjal individu lainnya karena kepemilikan akses, misalnya informasi yang lebih besar. Atau, kelompok yang berupaya menghalangi anggotanya mengembangkan bisnisnya karena akan mengganggu kepentingan kelompok tersebut.
• selalu ada sebuah pilihan atas sebuah dilema antara solidaritas bersama dan kebebasan individu. Dalam sebuah komunitas yang memiliki norma yang kuat, kontrol sosial umumnya represif, sehingga berpotensi menghalangi kebebasan personal tiap anggotanya. Norma yang sangat kuat bisa memungkinkan setiap anggota kelompok saling mengawasi sehingga tidak ada celah bagi individu untuk berbuat menyimpang.
• Sering terjadi sebuah situasi dimana solidaritas kelompok dibangun berdasarkan pengalaman bersama untuk melawan masyarakat yang mendominasi. Dalam posisi ini, sebuah kelompok masyarakat, atas nama norma, dapat menentukan hidup-matinya individu atau kelompok lainnya. Hasilnya, ruang lingkup norma menyempit, yang seharusnya norma bisa melindungi anggotanya dari praktik penindasan tapi nyatanya tidak.

📜 Modal Sosial dan Pembangunan Ekonomi

Dalam konteks ilmu ekonomi, tentu saja modal sosial ini kerap dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. Jadi, meskipun modal sosial ini lahir dari ranah sosiologi, begitu sampai dalam kupasan bidang ilmu ekonomi, dianggap sebagai bagian dari bentuk modal yang diharapkan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sebelum mengupas hubungan antara modal sosial dan pembangunan ekonomi, terlebih dulu akan dipaparkan perbedaan antara pertukaran ekonomi dan pertukaran sosial, yang akan dijelaskan melalui tabel di bawah ini:

Elemen	Pertukaran Ekonomi	Pertukaran Sosial
Fokus pertukaran	Transaksi	Hubungan (relationship)
Kegunaan (optimisasi)	Laba relative terhadap biaya dalam transaksi (transaction at a cost)	Laba relative terhadap biaya dalam hubungan (relationship at a cost)
Pilihan rasional	Relasi alternative Biaya transaksional dan reduksi	Transaksi alternative Biaya hubungan/relasional dan reduksi
Bentuk pembayaran (episodic payoff)	Uang (kredit ekonomi, utang ekonomi)	Pengakuan/recognition (kredit social, utang sosial)
Penghargaan umum (generalized payoff)	Kesejahteraan (status ekonomi)	Reputasi (status sosial)
Penjelasan logika (explanatory logic)	Hukum alam (law of nature) Daya tahan pelaku Optimisasi laba	Hukum manusia (human nature) Daya tahan kelompok Minimalisasi kerugian

Dalam perspektif rasionalitas transaksional, yang digunakan untuk melakukan analisis pertukaran sumber daya ekonomi, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan modal ekonomidan kepentingan dalam aspek transaksional pertukaran yang dimediasi oleh harga dan uang. Kegunaan pertukaran adalah untuk mengoptimalisasi keuntungan transaksional, sedangkan pilihan rasional didasarkan pada analisis hubungan alternatif yang memproduksi beragam keuntungan dan biaya transaksional.

Rasionalitas relasional sebaiknya diimplikasikan dalam pertukaran sosial, dengan berfokus pada aspek relasional dari pertukaran, biasanya diperantarai oleh pengakuan. Motivasi melakukannya adalah untuk mendapatkan reputasi lewat pengakuan dalam kelompok, sementara kegunaan pertukaran adalah untuk mengoptimasi keuntungan.

Modal sosial ternyata bisa menjadi alternatif untuk mengalokasikan kegiatan ekonomi secara efisien bila pasar tidak sanggup mengerjakannya. Misalnya dalam kasus barang publik, pemindahan produksi dan pengelolaan barang dan jasa publik kepada individu akan meningkatkan tanggung jawab dan keeratan komunitas sehingga efisiensi atas produk barang publik tersebut dapat dicapai, seperti keberhasilannya untuk meminimalisasi free rider.

Hubungan lain antara modal sosial dan pembangunan ekonomi juga adalah melalui adanya kerja sama. Kerja sama membutuhkan kepercayaan dalam tiap anggotanya (dimana dalam ekonomi modern kepercayaan ini bisa berupa kontrak yang telah disepakati antar pihak). Masyarakat yang memiliki kepercayaan tinggi akan sanggup melakukan kerja sama sampai level organisasi yang besar.

Read More

Asty Annisawati

Share Tweet Pin It +1

0 Comments

Teori Hak Kepemilikan - Milikku vs Milik Kita Semua

Minggu ini aku akan membahas sedikit mengenai Teori Hak Kepemilikan. Mungkin ada yang sudah pernah membaca mengenai hal ini? Kalau belum, langsung saja kita mulai pembahasan kali ini yaa~

Pengertian mengenai teori hak kepemilikan ini berbeda antara para penganut ekonomi kapitalis dan sosialis. Menurut para kapitalis, hak kepemilikan individu (private property right) yang harus dijaga, tapi menurut para sosialis, hak kepemilikan negara (state property right) yang harus dijaga.

Eksistensi hak kepemilikan ini memiliki dua pendekatan, yaitu teori kepemilikan individu dan sosial. Teori kepemilikan individu merupakan representasi dari doktrin hak-hak alamiah yang juga mengarah pada pandangan individualistik. Sementara teori sosial berargumentasi bahwa masyarakat menyediakan mekanisme perbaikan bagi keterbatasan alamiah yang inheren dalam diri manusia.

Menurut Tietenberg, hak kepemilikan dapat diidentifikasi ke dalam empat macam karakteristik, yaitu:

1. Universalitas: Seluruh sumber daya dimiliki secara privat dan seluruh jatah dispesifikasi secara lengkap.
   
2. Eksklusivitas: hasil dari kepemilikan berupa seluruh keuntungan dan biaya. Pemanfaatan sumber daya harusnya jatuh ke tangan pemilik.
   
3. Transferabilitas: seluruh hak kepemilikan harusnya dapat dipindahkan dari satu pemilik ke pemilik lain melalui pertukaran sukarela.
   
4. Enforsibilitas: hak kepemilikan harusnya dijamin dari segala bentuk pelanggaran dari pihak lain.

Menurut Swallot/Bromley (1995) terdapat empat tipe hak kepemilikan, yaitu:

1. Rezim kepemilikan individu: hak kepemilikan dan aturan yang ditetapkan oleh individu sebagai pemiliknya
   
2. Rezim kepemilikan bersama: hak kepemilikan dan aturan yang ditetapkan oleh komunitas
   
3. Rezim kepemilikan negara: hak kepemilikan dan aturan yang ditetapkan oleh negara
   
4. Rezim akses terbuka: hak kepemilikan danaturan yang tidak ditetapkan oleh siapapun

Nah, apabila hak kepemilikan ini dihubungkan dengan rezim sistem ekonomi, terdapat tiga kelompok besar, diantaranya yaitu:

1. Rezim sistem ekonomi kapitalis: Seluruh kepemilikan dimiliki oleh sektor swasta. Hak kepemilikan yang dimediasi oleh mekanisme pasar diyakini akan menghasilkan pencapaian ekonomi yang efisien karena setiap pemilik hak kepemilikan dijamin kepastian untuk mendapatkan insentif ekonomi atas aktivitas yang dilakukan.
   
2. Rezim sistem ekonomi sosialis: Seluruh kepemilikan berada di tangan negara. Negara berhak untuk memiliki dan mengelola seluruh sumber daya ekonomi yang tersedia. Sehingga pemerataan ekonomi akan lebih mudah diwujudkan daripada juka hak kepemilikan dipegang oleh swasta.
   
3. Rezim sistem ekonomi campuran: sistem ini menggabungkan kedua sistem yang telah disebutkan sebelumnya. Negara diberikan ruang untuk mengelola hak kepemilikan yang strategis sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai tanpa harus mengorbankan tujuan pemerataan pembangunan.

Eksternalitas telah menjadi masalah umum yang sering kali diperdebatkan. Di sisi lain, ekonomi neoklasik mengabaikan adanya eksternalitas dan tidak memberikan solusi untuk menyelesaikannya. Menurut Coase, eksternalitas dapat diinternalisasikan dalam kegiatan ekonomi apabila hak kepemilikan telah dikelola dengan baik. Jika hak kepemilikan telah diatur dengan baik, maka intervensi pemerintah tidak dibutuhkan lagi.

Menurut Milis, terdapat tiga peran yang dapat dilakukan oleh negara untuk mengatasi masalah eksternalitas, yaitu:

1. Pembagian otoritas dan tanggung jawab antara pemerintah lokal, pemerintah pusat, dan badan pemerintah yang bisa menghambat terjadinya penyimpangan program.
   
2. Keengganan umum untuk menggunakan kekuatan pasar dalam menyelesaikan masalah eksternalitas.
   
3. Ketidakmauan untuk mempertimbangkan tingkat optimal dari kerusakan lingkungan menyebabkan eksternalitas hanya bisa diatasi melalui pengeluaran sumber daya masyarakat.

Dalam pendekatan ekonomi kelembagaan yang saat ini kita pelajari, efisiensi dapat dicapai melalui dua cara, yaitu pendekatan statis dan pendekatan dinamis. Menurut pendekatan statis, efisiensi ekonomi dapat dicapai melalui spesialisasi tenaga kerja, dengan asumsi setiap tenaga kerja hanya mengerjakan satu kegiatan kecil sehingga mudah dikuasai dan akhirnya meningkatkan produktivitas. Sementara menurut pendekatan dinamis, efisiensi ekonomi dapat dicapai melalui meningkatkan kapasitas dan inovasi teknologi sehingga produktivitas meningkat. Umunya, pendekatan dinamis banyak diadopsi di negara maju, sementara pendekatan statis banyak dipakai di negara berkembang.

Ternyata cukup singkat ya materi minggu ini, sampai jumpa di posting berikutnya minggu depan, ya! Selamat belajar!

Read More

Asty Annisawati

Share Tweet Pin It +1

0 Comments