In Ekonomi Kelembagaan Sekolah

Identifikasi Masalah Ekonomi Politik



Hai, kali ini aku akan membahas sedikit mengenai sebuah topik yang sedikit kurang update, tetapi hingga saat ini belum ditemukan penyelesaiannya. Kira-kira apa ya?

Teman-teman tahu proyek meikarta?

Hasil gambar untuk meikarta

Meikarta merupakan proyek kota terencana yang dibangun oleh PT Lippo Karawaci Tbk di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Proyek ini resmi diluncurkan bertepatan pada hari kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2017 lalu. Proyek ini merupakan salah satu proyek terbesar yang pernah dibuat oleh Lippo. Meikarta ini rencananya akan dibuat menjadi sebuah kota baru yang keindahan dan kemajuannya melebihi Kota Jakarta. Estimasi pembangunannya mencapai 243 triliun, dan luas lahan yang digunakan mencapai 500 hektar.

Pada awal peluncurannya, proyek ini terlihat sangat menarik. Rencananya, pengembang akan membangun 100 gedung pencakar langit lengkap dengan fasilitas kota modern, seperti area perbelanjaan, hotel, pariwisata, rumah sakit, sekolah, dan perkantoran. Dalam tahap pertama, pengembang akan membangun 250.000 rumah dan unit apartemen.

Hal menariknya adalah, harga jual apartemen Meikarta dibanderol sangat murah, yakni hanya 127 juta untuk tipe yang paling kecil. Hal ini membuat banyak orang berbondong-bondong untuk membeli unit apartemen di Meikarta. Apalagi, letaknya yang strategis di Cikarang, yang terkenal sebgaai kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara, membuat proyek ini terlihat begitu menjanjikan.

Seiring berjalannya waktu, satu demi satu masalah mulai muncul ke permukaan. Pada Oktober 2018, KPK menangkap Bupati Bekasi, beberapa pejabat di Pemkab Bekasi, dan Direktur Lippo Group karena dugaan suap perizinan proyek Meikarta sebesar 19 miliar lebih. Uang tersebut digelontorkan demi mulusnya perizinan proyek Meikarta.

Sebelumnya, memang sudah tercium kecurigaan dari proyek ini, karena menurut wakil gubernur Jawa Barat, luas lahan yang diizinkan hanya 84,6 hektar. Selain itu, kepastian mengenai kapan pembangunan apartemen selesai pun tidak jelas. Proses pembangunan Meikarta seakan berjalan di tempat. Apalagi pembeli tidak dapat membatalkan pembelian apartemen, karena proses KPR telah berjalan dan tinggal menunggu proses penyerahan kunci.

Perizinan Meikarta menjadi perbincangan yang luas di berbagai media dan masyarakat. Bahkan di kalangan para pejabat publik, Meikarta ramai dibicarakan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa pemerintah hanya mengizinkan peruntukan lahan sebesar 84,6 hektar. Pemprov tidak dapat mengeluarkan izin untuk lahan 500-2.200 hektar karena terkendala aturan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW).

Melalui kasus ini, kita dapat mengetahui bahwa terjadi perilaku pemburu rente yang dilakukan oleh pihak pengembang, yaitu dengan cara melakukan kegiatan penyuapan dan negosiasi untuk mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu kemulusan perizinan lahan untuk proyek Meikarta. Pihak Lippo memiliki kedekatan dengan para pejabat publik setempat, yang mana hal ini memudahkan mereka untuk mendapatkan apa yang diinginkan, seperti perizinan lahan, perlindungan dari pemerintah, dan akses informasi dan komunikasi yang lebih mudah. Para pejabat diuntungkan dengan adanya imbalan suap dan adanya peluang untuk melakukan kolusi dan korupsi.

Lamudi. 2019. Begini Kondisi Terakhir Proyek Apartemen Meikarta, Agustus 2019. (https://www.lamudi.co.id/journal/kondisi-terakhir-proyek-apartemen-meikarta/) diakses pada 29 September 2019.
Editor. 2018. Melihat Solusi Polemik Proyek Meikarta di Jawa Barat. (https://kumparan.com/@kumparannews/melihat-solusi-polemik-proyek-meikarta-di-jawa-barat) diakses pada 29 September 2019.

Related Articles

0 wanderer:

Posting Komentar